LintasKriminal, Saumlaki — Koboi adalah sebutan bagi seorang penggembala hewan terutama sapi dan kuda yang bertugas merawat ternak di peternakan di Amerika Utara yang secara tradisional menunggangi kuda dan sering melakukan berbagai tugas atau pekerjaan lain yang berkaitan langsung dengan peternakan.
Aksi Agustinus Theodorus bak seorang koboi ditunjukkannya saat sekelompok anak muda yang tergabung dalam Forum Cinta Bumi Tanimbar melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Negeri Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku medio 11/6/2026 menuntut penanganan serius korps adhyakasa itu atas kasus korupsi UP3 Tanimbar yang menyeret namanya (Agustinus Theodorus-red) sebagai aktor utama.
Agustinus Theodorus terpantau longmars bersama Kapolres Kepulauan Tanimbar dan fans salah satu timnas negara yang masuk dalam ajang bergengsi piala dunia.
Menariknya sebelum longmars, Kapolres Kepulauan Tanimbar terpantau baru saja meninggalkan kampung kuliner 3 Koki milik si anak PKI Agustinus Theodorus.
Diwaktu bersamaan Kajari Tanimbar ditugaskan Sang Bos Si Anak PKI Agustinus Theodorus untuk berhadapan dengan masa pendemo yang dipantau langsung oleh anak buahnya yang lain dengan mengendarai mobil Mitsubishi Triton Double Cabin Nomor Polisi DE 117 ES wana putih.
Agustinus Theodorus dengan label si anak PKI bukan sebuah julukan tak berdasar karena sebutan si anak PKI dapat dibuktikan dengan adanya dokumen yang telah dikantongi atas keterlibatan ayahnya (Agustinus Theodorus-red) sebagai anggota Partai Komunis Indonesia.
Penguasaan dan monopoli sistem politik, hukum, ekonomi, pemerintahan, sosial budaya dan sosial masyarakat adalah model penerapan paham komunis. Maka kendali yang dilakukan Agustinus Theodorus atas Pemerintahan (Bupati Ricky Jauwerissa), Kapolres dan Kajari merupakan hal yang lumrah.
Pembagian peran masing-masing pun diatur secara apik dimana Ricky Jauwerissa sebagai Bupati Kepulauan Tanimbar mengendalikan pemerintahan demi memuluskan keluarnya uang rakyat dari kas daerah yang bersumber dari kas negara untuk pembayaran UP3 dipastikan lancar serta jalannya roda pemerintahan dan perekonomian Tanimbar yang secara otomatis akan memaksa sistem sosial kemasyarakatan dan budaya tunduk hanya kepada si anak PKI Agustinus Theodorus.
Peran lain yang sangat urgen adalah perlindungan dan penegakan hukum yang dapat diatur dan dikendalikan atas semua tindakan si anak PKI itu dalam aksi perampokan uang rakyat bernama UP3, maka Kapolres dan Kajari ditugaskan khusus untuk mengaburkan fakta-fakta hukum kasus UP3 dimaksud serta melemahkan proses hukum itu sendiri karena lemahnya bukti hukum.
Dengan demikian proses hukum atas kasus korupsi UP3 Tanimbar dapat digugurkan karena lemahnya bukti hukum.
Paradigma penanganan kasus korupsi UP3 sebagaimana disebutkan di atas serta sejumlah aksi penguasaan tanah di Tanimbar dengan jumlah ribuan hektare dapat memicu hipotesis “Tanimbar Darurat PKI atau Tanimbar Dalam Cengkeraman PKI”.
Selain kasus korupsi UP3 Tanimbar dan atas aksi penguasaan ribuan hektare tanah di Tanimbar oleh si anak PKI Agustinus Theodorus yang tentu bertentangan dengan berbagai regulasi di bidang Pertanahan, Kehutanan, Pertanian dan Perkebunan, maka Pemerintah Pusat dalam hal ini Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal Purnawirawan H. Prabowo Subianto melalui Menteri terkait diharapkan dapat memberikan perhatian serius atas kasus UP3 Tanimbar serta aksi penguasaan ribuan hektare tanah si anak PKI tersebut di Tanimbar.
(Beta Tanimbar)
Akting Koboi si anak PKI Agustinus Theodorus tegaskan kolaborasi apik dirinya-Kajari-Kapolres-Bupati saat demo UP3 Tanimbar
