Lintaskriminal.co.id –– Surabaya memiliki peraturan khusus dalam menangani warga yang memasang tenda acara di jalan umum.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan bahwa pembangunan tenda untuk acara hajatan di jalan harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
Jika tidak, tenda tersebut akan diambil alih secara paksa dan pemasang tenda akan dikenakan denda maksimal Rp 50 juta.
“Jika tidak memiliki izin, maka akan diberikan sanksi. Sanksinya bisa mencapai Rp 50 juta. Nanti kita akan menyampaikan dan mensosialisasikannya. Oleh karena itu, kita harus tegas seperti ini. Jika tidak, masyarakat pengguna jalan akan bingung,” ujar Eri di Surabaya, Minggu (26/10/2025).
Eri menyampaikan beberapa aturan dalam memasang tenda pernikahan sebagai berikut:
Pengajuan izin harus dilakukan paling lambat satu minggu sebelum kegiatan.
Pemilik acara tetap perlu menyediakan sebagian jalan agar dapat dilalui.
Tujuan dari ini adalah untuk mencegah layanan darurat seperti ambulans dan mobil pemadam kebakaran tetap bisa melewati.
“Maka, nanti akan ada kesepakatan mengenai berapa meter yang diperbolehkan. Bukan ditutup 3/4 atau seluruhnya, tidak begitu. Jadi, aturan yang disepakati kemarin adalah harus ada izin RT, RW dan surat keterangan dari lurah baru (izin) dikeluarkan oleh Polsek,” kata Eri.
Pemohon juga harus melakukan sosialisasi melalui media mengenai penutupan jalan satu minggu sebelum acara agar masyarakat memiliki kesempatan mencari rute alternatif.
“Maka, Satpol-PP dapat menghitung, Dishub juga mempersiapkan kemacetan. Oleh karena itu, dia harus 7 hari sebelumnya dan harus ada jalan alternatif ketika jalan ini ditutup,” ujar Eri.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari beberapa keluhan warga yang terganggu akibat tenda hajatan yang menutupi jalan.
Tidak hanya memicu kemacetan, kegiatan ini juga membuat pengendara bingung dalam mencari jalur lain.
Eri merujuk pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang menegaskan kemungkinan sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar.
Meskipun demikian, Eri berharap pernikahan warga diselenggarakan di gedung-gedung pertemuan yang sudah ada di berbagai daerah.
Hal ini dianggap lebih aman dan cenderung tidak mengganggu kegiatan masyarakat.(*)
https://surabaya.halopadang.id/read/2025/10/27/064746078/eri-cahyadi-ungkap-syarat-dirikan-tenda-hajatan-agar-tak-kena-denda-rp-50?source=headline
