LintasKriminal, Saumlaki – Munculnya berbagai pernyataan yang mengingatkan agar hak-hak masyarakat adat Tanimbar tidak terabaikan dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang patut dihargai. Namun demikian, sejumlah tokoh masyarakat menilai bahwa pembangunan dan perlindungan hak adat tidak perlu dipertentangkan seolah-olah berada pada dua kutub yang saling berlawanan.
Menurut mereka, sejak awal pemerintah, SKK Migas, maupun operator proyek telah berulang kali menyatakan komitmen untuk menjalankan seluruh tahapan pembangunan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menghormati hak-hak masyarakat adat dan melakukan pendekatan partisipatif kepada masyarakat terdampak.
Sejumlah pengamat juga menilai bahwa tantangan terbesar saat ini bukan sekadar mempertentangkan investasi dan hak adat, melainkan memastikan adanya kepastian hukum, transparansi, serta komunikasi yang efektif antara semua pihak yang berkepentingan.
“Investasi besar seperti Blok Masela harus dipandang sebagai peluang pembangunan daerah yang dapat meningkatkan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Yang perlu dikawal bersama adalah bagaimana manfaat tersebut benar-benar dirasakan masyarakat lokal,” ujar salah satu tokoh masyarakat Tanimbar.
Di sisi lain, berbagai pihak juga mengingatkan bahwa masyarakat Tanimbar sejak lama turut memperjuangkan agar daerah memperoleh manfaat yang adil dari pengelolaan sumber daya alam, termasuk melalui Participating Interest (PI) dan berbagai peluang ekonomi lainnya.
Terkait isu hak ulayat dan tanah adat, sejumlah kalangan menilai bahwa penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme hukum, musyawarah, serta dialog yang konstruktif. Mereka berharap polemik yang berkembang tidak memicu keresahan sosial maupun membentuk opini bahwa seluruh proses pembangunan telah mengabaikan hak masyarakat adat sebelum adanya keputusan hukum yang berkekuatan tetap.
Masyarakat juga mengingatkan bahwa Lembaga Masyarakat Adat Tanimbar (LMAT) sendiri pada berbagai kesempatan menyatakan tidak menolak investasi, melainkan meminta agar hak-hak masyarakat adat diperhatikan dalam proses pembangunan. Karena itu, ruang dialog dinilai tetap terbuka untuk mencari titik temu yang menguntungkan semua pihak.
Pada akhirnya, pembangunan Blok Masela diharapkan tidak hanya menjadi simbol investasi nasional, tetapi juga menjadi contoh bagaimana proyek strategis dapat berjalan berdampingan dengan penghormatan terhadap budaya, hak adat, dan kepentingan masyarakat lokal.
Blok Masela bukan semata tentang investasi, tetapi juga tentang masa depan Tanimbar. Karena itu, yang dibutuhkan saat ini adalah kolaborasi, keterbukaan, dan solusi bersama, bukan narasi yang berpotensi memperlebar jurang perbedaan.
(Beta Tanimbar)
