Eks Menteri Pertanian China Divonis Mati Terkait Kasus Suap Rp625 Miliar

by -86 Views

Lintaskriminal.co.id -,JAKARTA – China menjatuhi hukuman matiterhadap mantan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan Tiongkok Tang Renjian terkait kasus suap senilai 268 juta yuan atau sekitar Rp625 miliar.

Melansir China Daily, Senin (29/9/2025), Pengadilan Tinggi Changchun, Provinsi Jilin, menghukum Tang dengan hukuman mati yang memiliki masa penangguhan pelaksanaan selama dua tahun.

Selain itu, Tang kehilangan hak politik seumur hidup dan seluruh harta bendanya disita. Segala hasil suap serta keuntungan terkait juga diwajibkan diserahkan ke kas negara.

Dalam sistem perundang-undangan Tiongkok, hukuman mati yang ditangguhkan biasanya diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup jika terpidana tidak melakukan pelanggaran baru selama masa percobaan dua tahun. Hukuman tersebut masih dapat dikurangi dengan syarat terpidana berkelakuan baik.

Pengadilan menyatakan bahwa selama periode 2007 hingga 2024, Tang menyalahgunakan posisinya, mulai dari jabatan Gubernur Gansu hingga Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan, untuk memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu dalam berbagai hal seperti bisnis, kontrak proyek, dan perpindahan jabatan. Dalam pertukaran, Tang menerima suap sebesar 268 juta yuan.

“Jumlah uang pelicin yang diterima Tang sangat besar dan menyebabkan kerugian besar bagi negara serta masyarakat. Oleh karena itu, ia harus dihukum mati,” demikian isi putusan pengadilan tersebut.

Namun, pengadilan memberikan pengurangan hukuman karena Tang mengakui kesalahannya, secara sukarela melaporkan sebagian uang suap yang belum diketahui oleh penyidik, serta menyerahkan seluruh hasil tindak pidana.

Tang, berusia 63 tahun, lahir di Chongqing, memulai karier pada tahun 1983 dan menjadi anggota Partai Komunis Tiongkok pada 1991. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya bekerja di bidang pertanian.

Pada bulan Mei 2024, Tang sedang dalam penyelidikan terkait dugaan pelanggaran disiplin partai yang serius serta hukum negara. Enam bulan setelahnya, ia secara resmi dipecat dari Partai Komunis dan kehilangan jabatannya. Pada April 2025, ia dituntut dengan tuduhan menerima suap, dan kasusnya diproses dalam persidangan terbuka pada Juli.