Ringkasan Berita:
- Penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek digitalisasi Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) selama tahun 2018 hingga 2023.
- KPK tidak hanya memperhatikan pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC), tetapi juga meliputi Automatic Tank Gauge (ATG) atau alat yang digunakan untuk mengukur volume bahan bakar dalam tangki.
- KPK saat ini sedang melakukan penyelidikan terhadap satu paket pembelian yang terdiri dari kedua item tersebut.
Lintaskriminal.co.id -, JAKARTA —Badan Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam proyek digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) pada masa 2018 hingga 2023.
Baru-baru ini, KPK menegaskan bahwa fokus penyelidikan tidak hanya terbatas pada pembelian mesin Electronic Data Capture (EDC), tetapi juga meliputi Automatic Tank Gauge (ATG) atau alat pengukur volume bahan bakar dalam tangki.
Kepala Biro Komunikasi KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa saat ini lembaga antikorupsi sedang melakukan penyelidikan terhadap satu paket pembelian yang mencakup kedua barang tersebut.
“Jika kita membahas digitalisasi SPBU, tidak hanya berkaitan dengan mesin EDC yang mencatat nomor plat kendaraan dan melakukan transaksi pembayaran. Namun juga mencakup alat untuk memantau ketersediaan BBM di dalam tangki,” ujar Budi kepada wartawan, Senin (27/10/2025).
Proyek strategis digitalisasi yang melibatkan lebih dari 5.000 SPBU diketahui dikerjakan oleh PT Telkom Indonesia (Persero) dan hasilnya dimanfaatkan dalam lingkungan Pertamina.
Proyek ini menghabiskan dana sebesar Rp 3,6 triliun, namun diduga menyebabkan kerugian keuangan negara hingga miliaran rupiah.
Penyelidikan terkait kasus ini dimulai sejak September 2024 dan kini dikatakan telah memasuki tahap akhir.
KPK saat ini sedang bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara.
Di kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka.
Salah satu tersangka yang diumumkan pada 6 Oktober 2025 adalah Elvizar (EL), yang menjabat sebagai Direktur PT Pasifik Cipta Solusi (PCS).
Elvizar juga diketahui sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pembelian mesin EDC di sebuah bank milik negara.
Wakil hukum Elvizar, yang sebelumnya menjabat sebagai Juru Bicara KPK yaitu Febri Diansyah, menyampaikan bahwa kliennya hanya melakukan bagian kecil dari proyek tersebut.
Menurut Febri, PT Telkom memberikan tugas kepada dua anak perusahaannya, yaitu PT Sigma (90 persen) dan PT PINS (10 persen).
“Posisi klien saya merupakan bagian kecil, kurang dari 50 persen dari proyek yang dilakukan oleh PT PINS. Oleh karena itu, perusahaan klien kami mengelola sekitar 4 persen dari total proyek senilai Rp 3,6 triliun,” ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Meskipun demikian, Febri juga menyoroti data dari Pertamina yang menyebutkan bahwa program digitalisasi ini berhasil mengurangi subsidi energi negara lebih dari Rp 53 triliun hingga November 2023.
Untuk memperoleh gambaran menyeluruh, penyidik KPK juga telah mengambil keterangan saksi dari BUMN lain, salah satunya adalah Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin.
Sementara Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa Bobby diperiksa dalam posisinya sebagai mantan Direktur Utama PT LEN Industri.
“Karena perluasan digital ini berkaitan dengan isu elektronik dan sebagainya, ya, terkait dengan masalah tersebut, teknologinya tersedia di sana (PT LEN),” kata Asep pada Kamis (28/8/2025).
Selain diteliti oleh KPK, proyek ini juga dikaji oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan tindakan monopoli karena memilih langsung PT Telkom tanpa melalui proses lelang.
