Lintaskriminal.co.id –Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berkomitmen untuk menangani secara tegas kegiatan impor pakaian bekas yang tidak sah, termasuk dengan memberlakukan denda dan melakukan pengawasan menggunakan teknologi canggih berbasis kecerdasan buatan (AI).
Tindakan Purbaya didukung oleh Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Abdul Sobur.
Sobur menyatakan HIMKI sepenuhnya mendukung dan mengapresiasi tindakan Purbaya.
“Kebijakan ini bukan hanya langkah penegak hukum, tetapi juga gerakan pemulihan integritas ekonomi bangsa, yang menyentuh akar dari masalah ketimpangan industri berbasis tenaga kerja yang selama ini menjadi tulang punggung kehidupan jutaan rakyat Indonesia,” kata Abdul Sobur, Minggu (26/10/2025).
HIMKI merupakan organisasi yang mengelola sekitar 2.500 pengusaha furnitur dan kerajinan di seluruh Indonesia.
HIMKI menganggap kebijakan ini sebagai angin segar bagi sektor manufaktur nasional, khususnya industri furnitur dan kerajinan yang sedang berjuang menghadapi masuknya barang impor murah serta praktik perdagangan yang tidak adil.
Selama hampir sepuluh tahun terakhir, kurangnya pengawasan terhadap barang ilegal, termasuk pakaian bekas, telah merusak daya saing serta nilai ekonomi nasional.
Meskipun demikian, sektor industri furnitur dan kerajinan mampu menyerap lebih dari 2 juta tenaga kerja secara langsung, serta menghasilkan devisa ekspor yang melebihi USD 3,5 miliar setiap tahunnya.
Dan menjadi sumber penghidupan bagi jutaan keluarga UMKM di wilayah tersebut.
Menurut Sobur, tindakan Menteri Keuangan Purbaya mengembalikan semangat kedaulatan ekonomi nasional yang dulu diperjuangkan oleh Menteri Perdagangan Rachmat Gobel.
Menolak dengan tegas impor pakaian bekas karena dampaknya merusak struktur industri rakyat mulai dari hulu hingga hilir, termasuk sektor tekstil, garmen, furnitur, dan kerajinan.
Untuk HIMKI, kebijakan ini adalah suatu keharusan sejarah bahwa bangsa yang ingin berkembang harus mendukung produksi dalam negeri, melindungi pelaku usaha yang jujur, serta menjamin keadilan dalam persaingan industri.
Dengan sistem pengawasan yang didasarkan pada kecerdasan buatan, tidak hanya pakaian bekas, tetapi juga barang-barang furnitur serta komponen impor yang dinilai terlalu rendah selama ini merugikan pelaku industri lokal bisa diawasi dan ditangani secara jelas.
“Kami mengajak seluruh organisasi industri, aparat penegak hukum, media, serta masyarakat luas untuk mendukung tindakan ini secara konsisten,” ujarnya.
Karena pemberantasan impor ilegal bukan hanya masalah perdagangan, tetapi juga menyangkut martabat bangsa.
Tindakan yang diambil oleh Menteri Keuangan Purbaya merupakan langkah perbaikan yang berani dan memiliki visi jauh ke depan, menegaskan arah baru dalam perekonomian Indonesia: mandiri, produktif, serta bermartabat di tanah air sendiri.
Bahaya menggunakan pakaian bekas
Bahaya memakai pakaian bekas impor meliputi ancaman kesehatan akibat terkontaminasi bakteri, jamur, dan sisa kimia berbahaya yang bisa menyebabkan iritasi kulit hingga gangguan kesehatan parah, serta dampak negatif terhadap ekonomi dan lingkungan.
Pakaian bekas yang diimpor juga berpotensi mengancam industri tekstil lokal serta berkontribusi pada isu lingkungan seperti penumpukan limbah pakaian.
Bahaya kesehatan
Kontaminasi mikroorganisme:
Pakaian bekas bisa terkontaminasi bakteri seperti E. coli cap E point c o l i
????.????????????????
dan virus seperti Human Papillomavirus (HPV) yang mampu memicu berbagai gangguan kesehatan kulit.
Jamur:
Pakaian bekas rentan terkena jamur kapang yang dapat memicu gatal-gatal, alergi kulit, hingga infeksi jika langsung bersentuhan dengan kulit. Jamur tersebut bahkan mungkin tidak hilang meskipun sudah dicuci berulang kali, karena dampak racunnya bisa sangat kuat.
Residu kimia:
Pakaian bekas mungkin masih menyimpan sisa-sisa bahan kimia berbahaya seperti pestisida atau zat pengawet dari negara asal yang dapat menyebabkan iritasi kulit, alergi, dan dalam jangka panjang berpotensi memicu penyakit kanker.
Bahaya ekonomi dan lingkungan
Dampak terhadap industri lokal:
Impor pakaian bekas dapat mengurangi permintaan terhadap produk tekstil dalam negeri, sehingga berdampak pada penurunan kinerja industri serta pendapatan para produsen dan UMKM lokal.
Limbah tekstil:
Aktivitas “thrifting” atau membeli pakaian bekas secara berlebihan dapat memicu kebiasaan belanja yang tidak diperlukan, sehingga menambah volume limbah pakaian yang sulit diproses dan akhirnya menumpuk di tempat pembuangan sampah.
Pencemaran lingkungan:
Sampah pakaian yang dibuang seenaknya dapat mencemari tanah dan udara, yang akhirnya menyebabkan berbagai masalah kesehatan bagi manusia.
Peraturan pemerintah
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan aturan yang melarang pengimporan pakaian bekas berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022.
Usaha jual beli pakaian bekas yang diimpor secara ilegal bisa mendapat hukuman berupa peringatan tertulis, denda, penghentian operasional bisnis, hingga pencabutan izin usaha.
Artikel ini sudah tayang di Tribunnews.com
