halopadang.id, DEN HAAG — Pengadilan Pidana Internasional (ICC) menolak permohonan banding yang diajukan Israel terkait perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant pada November 2024 karena keterlibatan mereka dalam konflik di Jalur Gaza.
Pada bulan Mei 2025, Israel mengajukan permohonan kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk mencabut surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant. Permohonan ini ditolak oleh ICC pada 16 Juli 2025. Menurut ICC, tidak ada dasar hukum yang memungkinkan pencabutan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant.
Satu minggu kemudian, Israel mengajukan banding terhadap keputusan tersebut. Namun ICC memutuskan pada Jumat (17/10/2025) bahwa isu tersebut tidak layak diajukan banding. “Oleh karena itu, Majelis menolak permohonan tersebut,” kata ICC, seperti dilaporkan situs Al Arabiya.
Pada 21 November 2024, Pengadilan Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanan Israel, Yoav Gallant, karena diduga terlibat dalam tindakan kejahatan perang di Jalur Gaza.
“ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dua orang, Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant, karena tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan paling sedikit dari 8 Oktober 2023 hingga 20 Mei 2024,” demikian pernyataan ICC.
Tanggal 20 Mei 2024 yang disebutkan dalam pernyataan tersebut merujuk pada saat jaksa Pengadilan Pidana Internasional (ICC) mengajukan permohonan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Oleh karena itu, ICC menolak pendapat Israel yang menyatakan bahwa pengadilan tersebut tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan penangkapan Netanyahu dan Gallant.
ICC menemukan alasan yang sah untuk menganggap bahwa Netanyahu dan Gallant bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran hukum perang berupa penggunaan kelaparan sebagai cara perang serta tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mencakup pembunuhan, penyiksaan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya.
