Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Iwan Catur Karyawan mengungkapkan proses pelaksanaan eksekusi terhadapSilfester Matutinamasih berlangsung. Hal tersebut dia sampaikan saat memenuhi pemanggilan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak) pada hari Kamis, 23 Oktober 2025.
Pada pertemuan tersebut, Iwan menyatakan tidak ada campur tangan dari siapa pun. Ia menegaskan pihaknya berupaya agar proses eksekusi Silfester berjalan meskipun menghadapi beberapa hambatan.
Silfester Matutina dihukum 1 tahun penjara pada 30 Juli 2018 terkait kasus pencemaran nama baik terhadap Jusuf Kalla. Putusan tersebut tetap berlaku setelah diputuskan dalam tingkat banding pada 29 Oktober 2018. Mahkamah Agung meningkatkan hukumannya menjadi 1 tahun 6 bulan kurungan.pada 16 September 2019.
Namun, enam tahun setelah putusan tersebut berkekuatan hukum, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan putusan belum juga menjalankannya. Kejaksaan Agung juga tidak memasukkan Silfester ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Silfester pernah mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK), tetapi ditolak oleh hakim.
Berdasarkan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pelaksanaan putusan dapat dilakukan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Artinya, pada tahap ini seluruh proses hukum biasa dan luar biasa telah selesai atau tidak diajukan.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) selanjutnya harus menerbitkan surat perintah pelaksanaan putusan. Surat tersebut dapat dikeluarkan setelah panitera mengirimkan salinan putusan paling lambat satu minggu hingga 14 hari sejak pembacaan putusan. Setelah itu, jaksa yang bertindak sebagai eksekutor melaksanakan isi putusan terhadap terpidana.
Meskipun demikian, pasal ini tidak menentukan batas waktu pelaksanaan hukuman penjara. Dalam hal ini, Komjak telah memberi peringatan kepada Kejari Jakarta Selatan untuk memaksimalkan upaya penegakan hukuman terhadap terpidana Silfester Matutina. “Kami mengingatkan bahwa pelaksanaan hukuman tidak memiliki tenggat waktu,” ujar juru bicara Komisi Kejaksaan, Nurokhman, dalam pernyataan tertulis, Kamis, 23 Oktober 2025. “Juga meminta agar upaya penegakan hukuman dilakukan secara lebih optimal.”
Eksekusi Silfester yang terhambat memicu kritik dari berbagai pihak. Direktur Eksekutif De Jure, Bhatara Ibnu Reza, menganggap Komisi Kejaksaan tidak melakukan pengawasan yang optimal terhadap kinerja kejaksaan yang tak kunjung mengeksekusi Silfester. Kejaksaan memperpanjang pelaksanaan eksekusi dan Komjak tampaknya setuju dengan tindakan tersebut.
Di sisi lain, Kejaksaan mengklaim penundaan eksekusi disebabkan oleh ketidaktahuan tentang keberadaan Silfester. Sementara itu, kuasa hukum Silfester, Lechumanan, menyatakan bahwa kliennya sedang berada di Jakarta.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, sebelumnya justru mengajak Lechumanan untuk bekerja sama dalam menghadirkan Silfester. “Sebagai penegak hukum yang baik, mohon bantuan jika bisa dihadirkan, katanya ada di Jakarta, bawalah ke kami,” ujar Anang, Jumat, 10 Oktober 2025.
Ahli dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, mengkritik tindakan Kejaksaan yang terlihat memperlambat pelaksanaan eksekusi. Ia mengira hal ini terjadi karena adanya kepentingan-kepentingan di luar hukum yang dimiliki oleh Kejaksaan.
Menurut Bambang, tidak ada celah hukum yang bisa digunakan untuk membenarkan hukuman yang dijatuhkan dengan cara menunda atau menghindari penyelesaian hukuman. “Tidak ada ruang bagi terpidana untuk menghindar atau menunda,” katanya saat dihubungi, Ahad.
Hammam Izzuddin dan Intan Setiawanty berperan dalam penyusunan artikel ini.
