JAKARTA, halopadang.id– Lembaga Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan mengapa memerlukan waktu lama dalam menentukan tersangka terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat di Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada periode anggaran 2019–2022.
Diketahui, KPK akhirnya menetapkan 21 tersangka terkait dugaan suap dalam pengurusan dana hibah pada Kamis (2/10/2025). Padahal, penyelidikan kasus ini telah dimulai sejak akhir tahun 2022.
Perkara ini dimulai dengan penangkapan Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024 Sahat Tua Simanjuntak di tangan pada Desember 2022.
Sementara itu, Asep Guntur Rahayu, yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, menyatakan bahwa penyelesaian kasus dana hibah Jatim memerlukan waktu yang cukup lama karena penerima bantuan tersebut berada di hampir seluruh daerah Jawa Timur.
“Maka, kami harus benar-benar melakukan pemeriksaan satu per satu terhadap penerima dana pokok pikiran ini,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, dikutip dariAntaranews.
Sebelumnya, KPK telah menyatakan bahwa penyaluran dana hibah tersebut meliputi paling sedikit delapan kabupaten di wilayah Jawa Timur.
Selain itu, menurut Asep, KPK juga perlu memverifikasi seberapa besar dana bantuan yang disalurkan kepada masyarakat serta seberapa besar dana bantuan yang diambil oleh para tersangka.
“Bayangkan digunakan untuk pembangunan jalan, seberapa besar jumlahnya dari nilai yang sebenarnya?” katanya.
Oleh karena itu, Asep menyatakan, KPK memerlukan waktu lebih lama untuk memastikan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah yang dialokasikan kepada kelompok masyarakat di Provinsi Jatim pada periode anggaran 2019–2022.
21 Tersangka
Seperti yang dilaporkan, KPK menetapkan 21 tersangka dalam dugaan kasus korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat di Provinsi Jatim pada periode anggaran 2019–2022.
“Setelah dilakukan berbagai kegiatan penyelidikan dan penyidikan, berdasarkan kelengkapan bukti yang ada, KPK kemudian menetapkan 21 tersangka,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis.
Asep menyebutkan, di antara puluhan tersangka tersebut terdapat beberapa nama, seperti mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi dan Anwar Sadad yang merupakan Anggota DPR RI yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim.
Ia juga menjelaskan bahwa kasus suap ini merupakan perkembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Sahat Tua P. Simanjuntak sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur masa jabatan 2019-2024.
Berikut adalah beberapa variasi dari kalimat tersebut: 1. Selanjutnya, KPK melakukan penahanan terhadap empat tersangka yang diduga memberikan suap kepada Kusnadi. 2. KPK mengambil tindakan penahanan terhadap empat orang yang menjadi tersangka pemberi suap kepada Kusnadi. 3. Empat tersangka pemberi suap kepada Kusnadi ditahan oleh KPK. 4. KPK menahan empat individu yang dituduh memberikan suap kepada Kusnadi. 5. Dalam langkah terbaru, KPK menahan empat tersangka yang terlibat dalam pemberian suap kepada Kusnadi.
Mereka adalah Hasanuddin, anggota DPRD Jatim masa jabatan 2024-2029 yang sebelumnya bekerja di sektor swasta dari Kabupaten Gresik, Jatim; Jodi Pradana Putra, warga swasta asal Kabupaten Blitar, Jawa Timur; Sukar, mantan Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur; serta Wawan Kristiawan, warga swasta dari Tulungagung.
“Terhadap keempat tersangka tersebut, dilakukan penahanan selama 20 hari pertama mulai tanggal 2 hingga 21 Oktober 2025 di Rutan Cabang KPK, Merah Putih,” katanya.
Berikut adalah daftar 21 tersangka yang terlibat dalam kasus ini:
Pihak penerima suap:
- Kusnadi sebagai Ketua DPRD Jawa Timur
- Anwar Sadad sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur
- Achmad Iskandar sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur
- Bagus Wahyudiono sebagai staf dari AS (Anwar Sadad).
Pihak pemberi suap:
- Mahud sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019–2024
- Fauzan Adima sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sampang periode 2019–2024
- Jon Junaidi sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo periode 2019–2024
- Ahmad Heriyadi, seorang warga swasta asal Kabupaten Sampang
- Ahmad Affandy sebagai warga swasta dari Kabupaten Sampang
- Abdul Motollib sebagai warga swasta dari Kabupaten Sampang
- Moch Mahrus sebagai warga sipil dari Kabupaten Probolinggo (kini anggota DPRD Jatim periode 2024–2029)
- Seorang Royan yang merupakan seorang swasta dari Tulungagung
- Wawan Kristiawan sebagai warga swasta asal Tulungagung
- Sukar sebagai Mantan Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung
- Ra Wahid Ruslan sebagai warga swasta dari Kabupaten Bangkalan
- Mashudi sebagai warga swasta dari Kabupaten Bangkalan
- M Fathullah sebagai warga swasta dari Kabupaten Pasuruan
- Achmad Yahya sebagai warga swasta dari Kabupaten Pasuruan
- Ahmad Jailani sebagai warga swasta dari Kabupaten Sumenep
- Hasanuddin, seorang warga swasta asal Kabupaten Gresik (kini menjadi anggota DPRD Jatim periode 2024–2029)
- Jodi Pradana Putra, seorang warga swasta asal Kabupaten Blitar.
Terhadap perbuatannya, empat tersangka dituduh melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
