Definisi peraturan perundang-undangan… Ini jawaban lengkap PKN kelas 8 halaman 57 Kurikulum Merdeka.
Lintaskriminal.co.id -–Dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) yang digunakan oleh siswa kelas 8 SMP, halaman 57 mengupas topik Bab 3 mengenai makna tata urutan peraturan perundang-undangan.
Di dalam pembelajaran ini, peserta didik diminta menyelesaikan soal dalam Aktivitas 3.1 sebagai bagian dari pemahaman terhadap materi tersebut.
Buku teks PKN kelas 8 Kurikulum Merdeka di halaman 57 disusun oleh Lukman Surya Saputra beserta rekan-rekannya, dan diterbitkan oleh Kemdikbudristek pada tahun 2017 dalam versi yang telah direvisi.
Di soal pada halaman tersebut, peserta didik diminta mengisi jawaban ke dalam tabel yang sudah tersedia sesuai dengan petunjuk dalam Aktivitas 3.1.
Sebagai pendukung proses belajar di rumah, Tribunnewsmaker menyediakan kunci jawaban buku PKN kelas 8 halaman 57 untuk soal Aktivitas 3.1, yang bisa menjadi acuan bagi orang tua atau wali.
Aktivitas 3.1
Setelah kalian mengumpulkan informasi dengan membaca teks materi di atas dan sumber belajar lain mengenai makna peraturan perundang-undangan, tuliskan apa yang sudah kalian pahami ke dalam tabel berikut.
- Pengertian peraturan perundang-undangan.
- Pengertian-pengertian dalam tingkatan peraturan perundang-undangan.
- Urutan pengaturan perundang-undangan di Indonesia.
JAWABAN:
1. Pengertian peraturan perundang-undangan
Hukum merupakan aturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dan memiliki kekuatan hukum yang harus dipatuhi, yang bertujuan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara agar tercapai ketertiban, keadilan, serta kesejahteraan.
2. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam hierarki peraturan perundang-undangan
a. Prinsip tingkatan – setiap peraturan memiliki posisi yang berbeda dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
b. Prinsip kecocokan materi – isi peraturan harus sesuai dengan tingkatannya dan lembaga yang mengeluarkannya.
c. Prinsip lex superior derogat legi inferiori – aturan yang lebih tinggi menggantikan aturan yang lebih rendah.
d. Prinsip lex specialis derogat legi generali – ketentuan yang bersifat khusus lebih mendahulukan ketentuan yang bersifat umum.
e. Prinsip lex posterior menggantikan lex priori – aturan yang lebih baru dapat menggantikan aturan yang lama apabila terdapat ketidaksesuaian dalam isi peraturan tersebut.
3. Urutan penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hierarki peraturan di Indonesia adalah:
A. Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
B. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
C. Peraturan Perundang-undangan (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
D. Peraturan Pemerintah (PP)
E. Peraturan Presiden (Perpres)
F. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
G. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)
Disclaimer:
Jawaban yang tersedia di atas ditujukan khusus untuk membantu para orang tua dalam mendampingi proses belajar anak di rumah.
Sebaiknya, siswa lebih dahulu menyelesaikan soal-soal tersebut secara mandiri sebelum melihat jawaban yang tersedia. Tujuan dari hal ini adalah agar anak dapat belajar secara lebih aktif dan memahami pelajaran dengan lebih baik.
(Lintaskriminal.co.id -| Tribunnews.com | Oktavia WW | Andika Dinda Elfianti Hilda Daniela)
