halopadang.id, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa data penerima subsidi LPG masih dalam tahap penyempurnaan. Hal ini merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai besarnya subsidi LPG.
“Mengenai subsidi terkait satu data, itu masih dalam proses pematangan,” kata Bahlil setelah menghadiri Peluncuran Logo Baru BPH Migas di Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Bahlil mengatakan, Kementerian ESDM bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mempersiapkan data penerima subsidi LPG. Dengan demikian, pendistribusian subsidi LPG 3 kilogram (kg) diharapkan lebih tepat sasaran.
Pematangan data penerima subsidi telah disiapkan sejak awal tahun 2025. Hal yang sama juga berlaku terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Pada bulan Januari 2025, Bahlil menyampaikan bahwa data penerima subsidi berasal dari Kementerian Sosial, PLN, Pertamina, serta pihak-pihak terkait lainnya. Pemerintah selanjutnya memutuskan untuk menggabungkan data tersebut melalui Badan Pusat Statistik (BPS).
Penggabungan data dari berbagai pihak terkait bertujuan menghindari tumpang tindih dalam pengelolaan data sehingga bantuan sosial bisa lebih akurat sasaran.
Setelah seluruh data telah selesai dikumpulkan, Bahlil menyatakan pemerintah akan segera mengumumkan skema serta daftar penerima bantuan.
“Maka, mungkin Pak Menterinya, Menteri Keuangannya, belum membaca data,” kata Bahlil.
Sebelumnya, dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (30/9), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan harga dasar barang subsidi seperti Pertalite hingga LPG 3 kg sebelum adanya selisih harga keekonomian dan harga yang dibayarkan masyarakat ditanggung pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Harga asli tabung LPG 3 kg mencapai Rp42.750, tetapi dijual kepada masyarakat seharga Rp12.750 per tabung. Artinya, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp30.000 atau sekitar 70 persen. Subsidi ini menghabiskan dana sebesar Rp80,2 triliun dalam APBN 2024 dan dimanfaatkan oleh 41,5 juta pelanggan.
Purbaya juga menyoroti Pertalite yang seharusnya dijual dengan harga Rp 11.700 per liter, namun dijual hanya Rp10.000 per liter, sehingga mendapat subsidi sebesar Rp1.700 per liter (15 persen). Anggaran subsidi Pertalite mencapai Rp 56,1 triliun dalam APBN 2024 dengan jumlah kendaraan yang memperoleh manfaat sebanyak 157,4 juta unit.
“Sebelumnya pemerintah menanggung perbedaan antara harga ekonomi dan harga yang dibayarkan masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi, baik untuk energi maupun non-energi,” ujar Purbaya.
