Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bukanlah sesuatu yang menghambat seseorang dalam mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). SLIK bukanlah daftar hitam ataublacklist.
Sebelumnya, SLIK OJK sering dianggap sebagai hambatan utama dalam pengajuan KPR menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa SLIK hanya menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pemberian kredit.
“Informasi SLIK hanyalah salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan,” ujar Dian, dilansir dari akun Instagram resmi @ojkindonesia, Minggu (19/10).
“Analisis kredit biasanya mengacu pada prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) seperti menilai sifat calon debitur, keabsahan hukum, arus kas, serta kemampuan pembayaran calon debitur di masa depan, sesuai dengan kebijakan dan toleransi risiko masing-masing lembaga jasa keuangan,” tambahnya.
Bukan sebagai daftar hitam, SLIK lebih berfungsi sebagai sumber informasi mengenai pinjaman, riwayat pembayaran, dan data lain dari seorang debitur. Menurut OJK, SLIK bersifat netral dan tidak menilai apakah seseorang baik atau buruk dalam layanan keuangan.
Saat ini, SLIK juga digunakan dalam pengelolaan risiko kredit untuk program pembiayaan nasional seperti KPR dan program 3 juta rumah yang dijalankan oleh Kementerian PKP.
Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 13 Tahun 2025 mengenai Kriteria Penerima dan Ekosistem Kredit Program Perumahan pada Pasal 3 huruf c.6.
Oleh karena itu, OJK terus bekerja sama dengan Kementerian PKP, BP Tapera, serta sektor perbankan mengenai penyaluran kredit untuk FLPP.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan akan mengadakan pertemuan dengan OJK mengenai pembersihan data SLIK yang dianggap menghambat akses terhadap KPR. Nantinya, pembersihan dapat dilakukan untuk tunggakan kecil di bawah Rp 1 juta.
Purbaya juga telah mengajukan permintaan data kepada BP Tapera mengenai jumlah individu yang mengalami kesulitan dalam pengajuan KPR akibat SLIK.
“Nah, itu kita akan meetingdengan OJK nanti, saya meminta hari Senin (20/10) Pak Heru (Komisioner BP Tapera) menulis bahwa benar ada 100 ribu orang yang demikian, dia menyebutkan lebih dari 100 ribu. Artinya jika diberikan pemutihan (tunggakan) yang di bawah Rp 1 juta dan katanya pengembang yang bersedia membayar,” ujar Purbaya.
Purbaya akan segera dibahas dengan OJK dan diharapkan selesai dalam waktu singkat. “Saya akan berbicara dengan OJK mengenai hal tersebut, minggu depan Kamis (23/10) saya akan mengadakan rapat dengan OJK, minggu berikutnya sudah selesai, semoga bisa,” kata Purbaya.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 111.000 orang yang tertarik membeli rumah tetapi masih menghadapi kendala sistem SLIK karena tunggakan di bawah Rp 1 juta.
