OKE FLORES.COM – Persidangan pertama terkait kematian Prada Lucky Namo, anggota Yonif 834/MW yang meninggal dunia diduga akibat penganiayaan oleh rekan sesama TNI, secara resmi diadakan di Pengadilan Militer III-15 Kupang, Senin (27/10/2025) pukul 09.00 WITA.
Persidangan diadakan di Gedung Pengadilan Militer III-15 yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan I, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Pembacaan tuntutan oleh Oditur Militer terhadap para tersangka menjadi agenda sidang hari ini.
Kasus yang menjadi perhatian masyarakat ini melibatkan 22 tersangka, seluruhnya merupakan anggota TNI aktif, yang diduga terlibat dalam tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian Prada Lucky.
Persidangan dijadwalkan berlangsung selama tiga hari berturut-turut, masing-masing dengan berkas perkara yang berbeda.
Pada hari pertama, Senin (27/10), persidangan menghadirkan tersangka Lettu Inf Ahmad Faisal, S.Tr, yang merupakan Komandan Kompi A Yonif TP 834/MW.
Agenda berikutnya akan dilanjutkan pada Selasa (28/10) terhadap terdakwa Sertu Thomas Desambris Awi, Basi Intelpur Kima Yonif TP 834/WM, beserta 16 prajurit lainnya.
Sementara pada hari Rabu (29/10) akan dihadirkan empat tersangka terakhir.
Ibu kandung almarhum, Sepriana Paulina Mirpey, yang akrab dipanggil Epi, menyampaikan harapannya agar proses hukum terhadap pelaku berjalan secara transparan dan adil. Ia menghargai keputusan pengadilan yang memperbolehkan sidang diakses oleh umum.
Petugas pengawas sebelumnya menyampaikan bahwa sidang tersebut dapat diikuti oleh umum, orang tua, wartawan, dan masyarakat.
Mahkamah juga akan memasang layar di luar dan speaker, sehingga mereka yang tidak bisa masuk karena penuh dapat menyaksikan dari luar,” kata Epi kepada wartawan, pagi ini.
Pada sidang pertama hari ini, Epi dijadwalkan menyampaikan kesaksian terkait perkara yang melibatkan terdakwa Lettu Inf Ahmad Faisal.
Kasus kematian Prada Lucky Namo mendapat perhatian yang luas dari masyarakat NTT maupun nasional karena melibatkan banyak anggota TNI sebagai tersangka, serta menjadi tantangan bagi transparansi dan pertanggungjawaban sistem peradilan militer di Indonesia.
