SEPUTAR CIBUBUR– Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengapresiasi tindakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang saat ini sedang meninjau penguatan sistem pengawasan distribusi LPG 3 kg. Hipmi menganggap langkah tersebut penting untuk memperbaiki akurasi penerima subsidi, memperkuat pengawasan terhadap distribusi, serta mengurangi risiko kebocoran anggaran negara.
“Langkah Pak Bahlil layak dihargai. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga efisiensi APBN dan memastikan subsidi energi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” kata Anggawira, Sekjen BPP Hipmi sekaligus Ketua Umum Aspebindo, di Jakarta, Kamis, 2 Oktober 2025.
Hipmi menekankan bahwa pengawasan distribusi harus dimulai dari hulu, yaitu dengan memverifikasi data penerima subsidi. Peninjauan kembali validasi Data Terpadu Subsidi Energi Nasional (DTSEN) yang digunakan pemerintah juga diperlukan, mengingat akurasinya sering dipertanyakan di lapangan. “Jika data penerima tidak akurat, sekalipun mekanisme distribusi sangat ketat, kebocoran tetap akan terjadi,” tegas Anggawira.
Selain itu, Hipmi mengusulkan agar pemerintah tidak perlu membentuk lembaga baru yang berisiko menambah lapisan birokrasi. Sebaliknya, pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kg dapat dilakukan langsung dengan memanfaatkan institusi yang sudah ada seperti Sucofindo atau lembaga sejenis yang memiliki kemampuan teknis, sistem pengawasan, serta lingkungan kerja yang telah terbukti dalam verifikasi dan sertifikasi penyaluran barang strategis.
