Lintaskriminal.co.id -, YOGYA –Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda DIY belum mampu melakukan tindakan terhadap bajaj online Maxride, meskipun hingga saat ini belum memiliki izin operasional sebagai angkutan umum.
Kepala Dirlantas Polda DIY, Kombes Pol Yuswanto Ardi, menyampaikan bahwa pihak kepolisian hanya bertanggung jawab atas pengaturan keabsahan dokumen kendaraan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
“Polri hanya memperhatikan kelengkapan dokumen kendaraan seperti STNK dan SIM saja. Petugas tidak bisa melakukan pemeriksaan terkait izin operasionalnya,” katanya, Minggu (5/10/2025).
Ardi menyampaikan berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009, yang dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2012, bahwa pengawasan terhadap angkutan umum berada di bawah tanggung jawab Dinas Perhubungan.
“Perizinan angkutan umum berada di bawah wewenang Dishub,” tambahnya.
Meskipun demikian, pihak berwenang dapat mengambil tindakan jika kendaraan Maxride yang beroperasi di jalan saat ini masih menggunakan plat uji atau plat nomor putih dengan tulisan merah.
“Tidak dapat digunakan di jalan umum dalam konteks operasional harian, karena itu hanya merupakan fasilitas tanda coba. STCK, surat tanda coba kendaraan, yang dilengkapi dengan TCKB-nya, yaitu tanda coba kendaraan bermotor dengan plat dasar berwarna putih dan tulisan merah,” jelasnya.
“Pada saat kami menemukan di lapangan, selalu kami ingatkan, kami berikan peringatan,” lanjut Ardi.
Ardi menegaskan bahwa jika nantinya Dinas Perhubungan telah membuat aturan dan akan melakukan penertiban terhadap Maxride, pihak kepolisian akan ikut mendukung dengan bersama-sama melaksanakan penertiban tersebut.
“Jika memang akan dilakukan tindakan, tentu dilakukan secara bersamaan, memang kegiatan ini harus dilakukan bersama. Kami jelas akan mendukung apabila nanti Dinas Perhubungan akan melakukan razia,” tutup Ardi.(*)