halopadang.id, JAKARTA – Artis sekaligus istri terdakwa kasus dugaan korupsi timah Harvey Moeis, Sandra Dewi, mencabut permohonan keberatan penyitaan asetnya. Penyitaan tersebut berkaitan dengan kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah pada periode 2015-2022, yang melibatkan suaminya.
Pengunduran gugatan diajukan Sandra melalui perwakilannya di hadapan Majelis Hakim sebelum sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar kesimpulan. “Para Pengaju telah memberikan surat pengunduran yang ditandatangani pada 28 Oktober 2025, yang intinya bahwa Pengaju bersedia menerima putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap,” ujar Ketua Hakim Rios Rahmanto, Selasa (28/10/2025).
Mahkamah menyetujui dan menerima permohonan pencabutan tersebut, sehingga persidangan terhadap keberatan yang diajukan oleh Sandra Dewi, Kartika Dewi, dan Raymond Gunawan secara otomatis berakhir.
Beberapa barang yang diajukan keberatannya oleh Sandra, yaitu berupa perhiasan; dua unit apartemen di perumahan Gading Serpong, Tangerang, Banten; rumah di perumahan Pakubuwono, Kebayoran Baru, Jakarta; rumah di Permata Regency, Jakarta; tabungan di bank yang dibekukan; serta beberapa tas.
Pemohon dalam persidangan keberatan dengan Nomor Perkara 7/PID.SUS/KEBERATAN/TPK/2025/PN.Jkt.Pst adalah Sandra Dewi, Kartika Dewi, dan Raymond Gunawan. Sedangkan pihak yang mengajukan keberatan, yaitu jaksa penuntut umum di Kejagung.
Sandra Dewi mengajukan keberatan dengan alasan bahwa ia merupakan pihak ketiga yang bertindak dengan niat baik, serta aset yang dimilikinya diperoleh secara sah melalui endorse atau iklan, pembelian pribadi, hadiah, tidak terkait dengan tindak pidana korupsi, dan telah memiliki perjanjian pemisahan harta sebelum menikah.
Sebelumnya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa Harvey Moeis, yang merupakan pihak yang diwakili oleh PT Refined Bangka Tin (RBT), sehingga tetap dihukum 20 tahun penjara dalam perkara korupsi timah.
Ia tetap dijatuhi denda dan hukuman tambahan berupa uang pengganti sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti (subsider) dengan hukuman delapan bulan kurungan serta uang pengganti sebesar Rp420 miliar yang bersifat subsider dengan hukuman 10 tahun penjara.
Dalam kasus tersebut, Harvey Moeis dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama terkait pengelolaan perdagangan komoditas timah di kawasan izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk pada periode 2015–2022 yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 300 triliun.
Harvey terbukti menerima dana sebesar Rp 420 miliar bersama Manajer PT Quantum Skyline Exchange (QSE), Helena Lim, dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap uang yang diterimanya.
Oleh karena itu, Harvey telah melanggar Pasal 2 ayat (1)junctoPasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian UangjunctoPasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP.
