Jakarta, IDN Times – Beberapa senator Amerika Serikat (AS) menghalangi pemerintahan Presiden Donald Trump dalam mengendurkan pembatasan ekspor chip kecerdasan buatan (AI) ke Tiongkok selama 2,5 tahun mendatang. Tindakan ini dilakukan oleh senator dari Partai Republik dan Demokrat dengan mengajukan rancangan undang-undang (RUU) pada hari Kamis (4/12/2025).
Tindakan tersebut menunjukkan kekhawatiran dari berbagai partai bahwa pengurangan pembatasan ekspor dapat meningkatkan kemampuan militer dan pengawasan yang dilakukan oleh Beijing.
Undang-undang yang dikenal sebagai SAFE CHIPS Act memaksa Departemen Perdagangan Amerika Serikat menolak permohonan izin dari pembeli di Tiongkok dan negara-negara lain yang dianggap sebagai lawan untuk mendapatkan chip AI yang lebih canggih dibandingkan yang saat ini dapat mereka impor. Selain itu, rancangan ini juga mewajibkan pemerintah memberi tahu Kongres sebelum mengubah aturan ekspor.
1. Isi inti RUU SAFE CHIPS Act
Undang-undang SAFE CHIPS diajukan oleh Senator Partai Republik, Pete Ricketts, bersama Senator Partai Demokrat, Chris Coons, serta didukung oleh beberapa senator lain seperti Tom Cotton, yang dikenal sebagai tokoh yang keras terhadap Tiongkok. RUU ini menetapkan masa 30 bulan di mana Departemen Perdagangan Amerika Serikat harus menolak semua permohonan izin ekspor chip AI canggih ke entitas di Tiongkok, Rusia, Iran, dan Korea Utara.
Setelah masa 30 bulan tersebut, Kementerian Perdagangan Amerika Serikat harus melaporkan kepada Kongres setidaknya satu bulan sebelum mengubah atau mengurangi aturan ekspor terkait chip AI ke negara-negara tertentu. Aturan ini bertujuan agar lembaga legislatif memiliki ruang pengawasan dan mampu menghentikan tindakan eksekutif yang dianggap berisiko terhadap keamanan nasional, termasuk jika Gedung Putih mencoba mengurangi pembatasan secara mandiri.
“Menolak akses Beijing ke chip AI paling canggih dari Amerika Serikat sangat penting bagi keamanan nasional kita,” kata Senator Pete Ricketts dalam pernyataan tertulis, dilaporkanReuters.
Senator Tom Cotton dan anggota pendukung lainnya menyatakan bahwa teknologi AI secara langsung berkontribusi pada pengembangan senjata mutakhir, sistem intelijen, serta sistem pengawasan yang didasarkan pada kecerdasan buatan, yang mampu meningkatkan kemampuan militer Tiongkok.
2. Latar belakang kebijakan chip AI dan langkah-langkah Trump
Rancangan undang-undang ini muncul di tengah situasi yang sangat dinamis dalam hubungan teknologi antara Washington dan Beijing, termasuk tindakan saling memengaruhi terkait ekspor bahan baku penting dan produk teknologi canggih. Sebelumnya, ketika Tiongkok memberlakukan pembatasan ekspor logam tanah jarang yang dibutuhkan oleh industri teknologi global, Departemen Perdagangan pada masa pemerintahan Trump pernah memperketat lalu mengendurkan aturan terkait chip AI H20 produksi Nvidia yang ditujukan untuk pasar Tiongkok. Keputusan untuk mengendurkan aturan tersebut menimbulkan kritik dari sebagian anggota Partai Republik yang khawatir tentang kebocoran teknologi strategis ke Beijing.
Di sisi lain, Trump juga menunda selama setahun aturan yang bertujuan membatasi ekspor teknologi tertentu ke perusahaan anak China yang sudah masuk daftar hitam, sebagai bagian dari pembicaraan untuk menunda pembatasan ekspor logam tanah jarang Tiongkok. Presiden Trump bahkan berjanji akan mencabut peraturan era Biden yang sebelumnya membatasi ekspor chip AI canggih secara global, dengan alasan ingin mengurangi hambatan bagi perusahaan Amerika dan merespons praktik penyelundupan chip ke Tiongkok melalui pihak ketiga.
Rencana pemerintah dalam mempertimbangkan penjualan chip AI kelas H200 Nvidia ke Tiongkok juga memicu kekhawatiran dari kelompok “China hawks” di Kongres. Mereka berpendapat bahwa chip canggih ini bisa digunakan oleh Beijing untuk mempercepat pengembangan sistem senjata otomatis dan infrastruktur pengawasan berbasis AI di dalam negeri.
3. Kekhawatiran tentang keamanan nasional dan perubahan politik di Kongres
Para inisiator menganggap SAFE CHIPS Act sebagai tindakan pencegahan agar kebijakan ekspor teknologi tinggi tidak hanya ditentukan oleh aspek perdagangan atau tekanan dari perusahaan besar. Dengan menetapkan larangan selama 2,5 tahun, mereka berupaya memberikan jeda yang cukup lama agar lembaga keamanan dan Kongres dapat meninjau dampak kebijakan ekspor chip AI ke negara-negara yang dianggap sebagai lawan strategis.
“Jika Tiongkok memiliki akses bebas ke chip AI tercanggih dari Amerika Serikat, mereka dapat memanfaatkannya untuk mempercepat penelitian senjata dan memperluas sistem pengawasan terhadap penduduknya,” kata seorang pejabat yang dekat dengan kelompok senator sayap kanan, menurut laporan.Axios.
Undang-undang ini juga menunjukkan perpecahan internal Partai Republik, karena sebagian besar usulan pembatasan justru ditujukan untuk mengendalikan langkah kebijakan Presiden Trump dari partainya sendiri. Di sisi lain, Gedung Putih dan para lobi industri semikonduktor mendukung pendekatan yang lebih fleksibel sehingga perusahaan seperti Nvidia tetap bisa masuk ke pasar Tiongkok tanpa melanggar aturan ekspor yang berlaku.
Taiwan Melarang Ekspor Semikonduktor ke Afrika karena Hubungan dengan Tiongkok Minat Amerika Serikat terhadap Investasi di Sektor Semikonduktor Meningkat, Airlangga Percepat Hilirisasi Trump Mengumumkan Kebijakan Tarif Baru Terhadap Semikonduktor
