JAKARTA, halopadang.id– Penemuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait beberapa tambang ilegal di sekitar Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, mendapat tanggapan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta DPR.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan, kegiatan pertambangan ilegal memang perlu ditindak secara hukum.
Namun, ia menyatakan, wewenang kementeriannya hanya berlaku untuk tambang yang memiliki izin atau sah.
“Begini, Kementerian ESDM mengelola tambang yang memiliki izin. Jika tidak ada izinnya, cukup proses hukum saja,” ujar Bahlil saat diwawancarai di Kawasan Monas, Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Namun, Bahlil mengakui belum menerima laporan lengkap mengenai koordinasi penanganan tambang ilegal tersebut.
Ia kembali menegaskan bahwa posisi Kementerian ESDM hanya bertugas mengawasi aktivitas pertambangan yang sah.
“Maka, jika tidak ada izinnya, hanya aparat penegak hukum yang bisa melakukan proses hukum. Kita juga tidak ingin terlalu santai dalam mengurus negara ini,” katanya.
Laporkan ke Satgas PKH
Secara terpisah, anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, mengusulkan KPK untuk melaporkan temuan dugaan tambang emas ilegal di dekat Sirkuit Mandalika kepada Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Nasir menyampaikan, selama ini Satgas PKH telah mengarahkan perhatiannya pada pemeriksaan hutan kelapa sawit.
Namun, tim tersebut akan memperluas perhatiannya ke sektor pertambangan.
“Nah, ke depan ini katanya menuju tambang-tambang ilegal yang berada di kawasan hutan,” ujar Nasir, saat dihubungi halopadang.id, Rabu (22/10/2025).
Nasir menyebutkan, kasus tindak pidana korupsi di bidang pertambangan termasuk dalam korupsi sektor sumber daya alam.
Anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menganggap, praktik tambang ilegal cukup sulit dilihat dari sudut pandang korupsi, karena tambang beroperasi secara tidak sah.
“Contohnya uang negara yang kemudian diatur sesuai aturan negara. Ini tidak diatur, tidak ada pengaturan karena dia ilegal,” kata Nasir.
Namun, ia menyatakan, dalam kasus pertambangan ilegal memang tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan pihak tertentu.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar masalah tersebut disampaikan kepada Satgas PKH.
“Maka itu merupakan bagian dari tugas dan wewenang Satgas PKH yang dibentuk oleh presiden,” katanya.
KPK tidak mampu menangani tambang ilegal secara mandiri
Kepala Biro Komunikasi KPK Budi Prasetyo menyatakan, lembaga anti-korupsi tidak mungkin bekerja sendirian dalam menangani dugaan aktivitas pertambangan emas ilegal tersebut.
Budi menyatakan, tambang ilegal termasuk dalam wilayah koordinasi dan pengawasan (Korsup), sehingga memerlukan kerja sama antar kementerian/lembaga.
“Ini dalam rangka koordinasi pengawasan, jadi dari identifikasi masalah tersebut nanti KPK akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut yang tentu saja merupakan tindakan selanjutnya,” ujar Budi kepada wartawan, Minggu (26/10/2025).
Budi mengatakan, pengelolaan tambang emas yang bersifat lintas sektor berada dalam kewenangan Kementerian ESDM, sehingga tindak lanjut yang dilakukan oleh KPK memerlukan adanya koordinasi.
Ini juga tidak dapat dilakukan sendiri oleh KPK karena ini banyakstakeholderhal-hal lainnya. Maka ini selanjutnya menjadi tugas bersama yang harus kita kerjakan bersama, termasuk bagaimana mengoptimalkan pajaknya di kalangan rekan-rekan di kementerian keuangan juga menjadistakeholder terkait lainnya,” ucap dia.
