JAKARTA, halopadang.id.TV – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengenai keberadaan tambang di sekitar sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Diketahui, Bahlil menyerahkan temuan tambang ilegal di dekat Mandalika kepada aparat penegak hukum untuk diproses secara hukum.
“Menteri ESDM mengelola tambang yang memiliki izin. Jika tidak memiliki izin, maka hanya proses hukum yang dilakukan,” ujar Bahlil pada Jumat (24/10).
Merespons hal tersebut, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa tindakan terhadap kegiatan tambang ilegal tidak dapat dilakukan secara mandiri.
“Pasti langkah tindak lanjut ini tidak dapat dilakukan sendirian oleh KPK karena ada banyak pihak terkait lainnya,” ujar Budi di Jakarta, Minggu (26/10/2025).
Oleh karena itu, Budi menyampaikan, langkah penanganan pertambangan ilegal di Mandalika menjadi tugas bersama.
Selanjutnya, Budi menjelaskan, temuan tambang ilegal di dekat Mandalika tersebut awalnya terkait dengan tugas dan wewenang KPK dalam koordinasi serta pengawasan, bukan penindakan.
“Artinya, ini menjadi perhatian bersama tentang bagaimana kita mengenali masalah yang masih muncul di sektor pertambangan ini,” katanya dikutip dariAntara.
Kemudian, menurutnya, tugas ini dapat dikerjakan bersama agar pengelolaan pertambangan di Indonesia dapat ditingkatkan.
“Di dalam proses-proses dari hulu hingga ke hilir ini benar-benar melaksanakan proses bisnis yang berintegritas,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Tim Koordinasi dan Pengawasan KPK Wilayah V Dian Patria di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/10), menyampaikan adanya temuan tambang ilegal di sekitar Mandalika, NTB.
Dian menyatakan bahwa KPK mendorong pemerintah yang memiliki wewenang terkait untuk menangani penggalian ilegal tersebut.
“Jika dia tidak berdiri, maka kami yang akan berdiri. Mungkin dia termasuk dalam masalah. Secara sengaja. Itulah yang sering terjadi selama ini,” katanya.
