Lintaskriminal.co.id -, Jakarta– Tersangka dalam kasus provokasi pembakaran Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Laras Faizati Khairunnisa, mengakui dirinya menjadi korban kriminalisasi.
Hal tersebut disampaikan melalui surat yang ditulisnya di sel tahanan di Rutan Bambu Apus, Jakarta.
Mengutip Tribunnews.com, surat tersebut diunggah oleh akun Instagram resmi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik Jakarta, @lbhapik.jakarta, pada Kamis (23/10/2025) dan menarik perhatian netizen.
Dalam suratnya, Laras juga menyampaikan bahwa ia kini tidak lagi menjadi tahan Bareskrim Polri, tetapi Kejaksaan.
Tidak ketinggalan, Laras meminta doa dan dukungan dari teman-teman agar terus berjuang untuk mendapatkan kembali hak suaranya.
Berikut isi surat selengkapnya:
Hai Semua! Ini Laras
Pada tanggal 21 Oktober 2025, saya telah ditetapkan sebagai tahanan jaksa dan akan ditahan di Rutan Bambu Apus, bukan lagi di Rutan Bareskrim.
Mohon doa dan dukungan kalian! Semoga aku dan teman-teman lainnya yang suaranya telah dianggap sebagai tindakan kriminal akan mendapatkan keadilan yang sebenarnya.
Semua kami yang ditetapkan sebagai tersangka dan disalahkan sebagai “kriminal” karena menyampaikan kekecewaan, kesedihan, serta kekhawatiran kami terhadap situasi demonstrasi kemarin, mengeluarkan pendapat kami dari rasa kebersamaan dan perhatian kami terhadap kondisi negara Indonesia.
Semoga harapan kami dapat membuat negara kami menjadi lebih baik, serta masyarakat Indonesia bisa lebih makmur dan aman.
Seharusnya pendapat kami didengarkan, bukan dikriminalisasi. Seharusnya suara kami menjadi kekuatan yang mendorong negara ini berkembang dan menjadi lebih baik, bukan justru dihentikan.
Sekali lagi, mohon doa dan dukungan dari teman-teman untuk kami yang sedang berjuang memperoleh kembali hak suara kami.
Jaga kesehatan dan tetap sehatlah semuanya! Sampai jumpa segera di luar penjara Inshaallah
Jakarta, 21-Oct-2025
Laras Faizati
Hingga hari Minggu (26/10/2025), surat tersebut telah mendapat 39 ribu kali suka.
Beratus-ratus netizen turut memperkaya diskusi dengan berbagai pendapat mereka.
Sempat Ajukan Penangguhan Penahanan
Wewenang hukum Laras Faizati, Abdul Gafur Sangadji pernah mengajukan penangguhan penahanan, pada hari Kamis (4/9/2025).
“Penangguhan penahanan itu adalah hak setiap orang yang menjadi masyarakat, dan alhamdulillah tadi dari Bareskrim memberikan arahan yang baik,” katanya kepada Tribunnews.com.
Menurutnya masih terdapat sedikit perbaikan mengenai surat permohonan penangguhan penahanan tersebut.
Pada kesempatan ini, keluarga Laras Faizati juga hadir untuk mengunjungi di kantor tahanan Bareskrim Polri.
“Ada ibunya, pamannya, tantenya keluarga yang mengunjungi Laras dan teman-temannya, kebanyakan dari generasi Z,” tambah Abdul Gafur.
Ia menyampaikan kedatangan keluarga tersebut sebagai bentuk dukungan spiritual terhadap proses hukum yang sedang dihadapi Laras Faizati.
Paman Laras Faizati, Dodhi Hartadi (60) menyatakan pihaknya bersedia menjadi jaminan bersama dengan saudaranya yang merupakan ibu kandung Laras.
“Tentu saya bersedia menjadi jaminan karena saya sangat mengenal Yayas (panggilan Laras), seseorang yang berpendidikan dan tidak memiliki niat untuk memicu orang-orang membakar gedung Mabes Polri,” katanya.
Dodhi juga mengharapkan agar proses hukum terhadap Laras dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice (RJ).
Bagi dia, Laras Faizati bukanlah seseorang yang terlibat dalam kegiatan politik atau aksi demonstrasi.
“Ia bukan seorang tokoh politik, bukan penggemar berat, dan bukan peserta demonstrasi,” katanya.
“Ia hanya seorang pekerja, yang pekerjaannya bagus, ia sebagai duta ASEAN, yang terus-menerus menghasilkan produk pengetahuan mengenai kebudayaan,” tambah Dodhi.
Pengunggahan pidato yang membawa Laras terlibat dalam proses hukum menurutnya hanya bersifat spontan dan bukan dimaksudkan untuk memicu massa atau sampai tindakan anarkis.
“Hanya spontanitas, jadi saya mohon dengan tulus, semoga keponakan saya, Mba Ayas diberi keadilan restoratif, karena anak ini adalah anak yang produktif,” kata dia.
Kasus Laras Faizati
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sebelumnya menangkap Laras Faizati beserta enam tersangka lainnya dalam kasus ini.
Laras Faizati diketahui membagikan materi di akun Instagram pribadinya @Larasfaizati yang memiliki lebih dari 4.000 pengikut.
Isi konten mengandung ajakan untuk membakar Markas Besar Kepolisian saat aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.
Demo dimulai dari aksi “Bubarkan DPR RI” di Jakarta, yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025.
Tindakan tersebut dipicu oleh pernyataan yang menimbulkan kontroversi dari beberapa anggota DPR mengenai gaji dan tunjangan DPR sebesar Rp50 juta, serta tuntutan untuk melakukan reformasi terhadap lembaga legislatif.
Puncak kemarahan masyarakat terjadi ketika Affan Kurniawan (21) pengemudi ojek online, meninggal dunia setelah tertabrak kendaraan taktis (rantis) Brimob di wilayah Pejompongan, Jakarta Pusat, pada 28 Agustus 2025.
Demonstrasi terus berlangsung di beberapa daerah di Indonesia.
Kepala Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji, mengungkapkan bahwa konten yang dibuat oleh Laras Faizati berupa video.
“Modus operandi tindakan LFK adalah membuat dan mengunggah video melalui akun media sosial Instagram miliknya yang menimbulkan rasa benci terhadap seseorang atau kelompok masyarakat tertentu sehingga memicu pembakaran terhadap gedung Mabes Polri,” katanya, dilansir dari kanal YouTube halopadang.idTV, Kamis (4/9/2025).
Sudah menjadi tersangka dengan tuduhan yang berlapis, nasib Laras Faizati.
Pasal 51 ayat 1 bersamaan dengan Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE yang menjerat pelaku dengan hukuman penjara maksimal 12 tahun. Pasal 48 ayat 1 bersamaan dengan Pasal 32 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang mengancam hukuman penjara paling lama 8 tahun.
Selanjutnya, Pasal 45a ayat 2 bersamaan dengan Pasal 28 ayat 2 UU No.1/2024 mengenai perubahan kedua UU No.11/2008 tentang ITE yang memberikan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun. Pasal 160 KUHP yang menetapkan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun. Pasal 161 ayat 1 KUHP yang menawarkan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun.
Selain itu, Pasal 48 ayat 1 bersamaan dengan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menetapkan hukuman penjara maksimal selama 8 tahun.
Larass Faizati adalah seorang wanita muda yang lahir pada tahun 1999.
Ia saat ini masih berusia 26 tahun.
Dilansir dari akun LinkedIn-nya, Laras Faizati mengikuti pendidikan di London School of Public Relations (LSPR) Communication and Business Institute.
Institusi pendidikan ini adalah sebuah universitas swasta nasional yang bergerak di bidang ilmu komunikasi dan terletak di Jakarta.
Ia menempuh pendidikan sarjana jurusan Hubungan Masyarakat dan lulus pada tahun 2021.
Laras Faizati melanjutkan studi S2 Manajemen Komunikasi Internasional di kampus yang sama.
Ia lulus pada November 2023 lalu.
Larass Faizati memiliki banyak pengalaman kerja.
Ia pertama kali mengenal dunia kerja dengan menjadi magang di Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales (AIESEC) pada tahun 2019.
AIESEC merupakan komunitas pemuda yang didorong sepenuhnya oleh satu tujuan yaitu perdamaian dan pengembangan potensi manusia.
Laras Faizati selanjutnya melanjutkan perjalanannya di berbagai organisasi, antara lain Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat hingga ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY (AIPA)
AIPA bertindak sebagai pusat komunikasi dan informasi antar lembaga legislatif anggota yang terdiri dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
Tujuan AIPA adalah memperkuat pemahaman, kerja sama, serta hubungan yang erat antara Parlemen Anggota, Parlemen Anggota Pengamat, dan organisasi parlemen lainnya.
AIPA juga memainkan peran penting dalam mengenalkan masyarakat Asia Tenggara terhadap kebijakan-kebijakan yang bertujuan mempercepat pencapaian Komunitas ASEAN pada tahun 2025.
Larass Faizati adalah karyawan kontrak di lembaga asing ini sejak Januari 2024.
AIPA Pecat Laras Faizati
AIPA dalam pernyataannya yang diunggah di Instagram @aipa.secretariat, memberikan respons mengenai penunjukan Laras Faizati sebagai tersangka.
AIPA telah mengambil tindakan keras dengan mengeluarkan pihak terkait.
Berikut pertanyaan AIPA selengkapnya:
Sekretariat AIPA ingin merespons kekhawatiran yang muncul mengenai unggahan media sosial terbaru yang dibuat oleh salah satu pegawai Sekretariat, yang telah mendapatkan perhatian luas dari masyarakat.
Sekretariat ingin menjelaskan bahwa unggahan tersebut dibuat melalui akun media sosial pribadi seseorang, dalam kapasitas pribadi, dan hanya mewakili pendapat pribadinya.
Namun, diakui bahwa saat unggahan tersebut dibuat, orang tersebut masih menjabat sebagai staf Sekretariat AIPA.
Meskipun tindakannya sepenuhnya bersifat pribadi dan tidak dapat dikendalikan oleh lembaga, Sekretariat menyadari betapa seriusnya dampaknya terhadap citra AIPA dan ASEAN, serta perdamaian di dalam Komunitas ASEAN.
Merespons hal tersebut, Sekretariat mengambil tindakan disipliner yang keras berupa pemutusan hubungan kerja.
Oleh karena itu, ia sudah tidak bekerja lagi di Sekretariat.
Sekretariat saat ini sedang melakukan penilaian internal, termasuk penyusunan Prosedur Operasi Standar yang jelas serta pemberian pendidikan dan kesadaran berkelanjutan kepada staf, agar semua pernyataan staf selaras dengan nilai-nilai ASEAN, yang mendorong perdamaian, saling menghormati, harmoni, dan inklusivitas, serta mencegah terulangnya kejadian serupa.
Kami merasa sedih atas kekacauan yang terjadi akibat peristiwa ini dan mengucapkan permintaan maaf yang tulus kepada semua pihak yang terkena dampaknya.
Sekretariat AIPA menegaskan kembali komitmen kuatnya untuk mempertahankan standar integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme yang tinggi dalam melayani Parlemen Anggota AIPA serta Komunitas ASEAN.
