Lintaskriminal.co.id – – JAKARTA– Anggota Komisi VIII DPR RI Ashari Tambunan menyatakan kebijakanumrah mandiritidak menghentikan usaha perjalanan ibadah. Ia menilai kebijakan tersebut justru bertujuan untuk memperbaiki ekosistem industri umrah agar lebih transparan, efisien, dan berprofesionalisme.
Menurut Ashari, aturan tersebut justru memberikan kejelasan hukum bagi semua pihak. “Para pengusaha tidak perlu khawatir. Pasar umrah di Indonesia masih memerlukan layanan yang profesional, mulai dari manasik, akomodasi, hingga bimbingan teknis. Perbedaannya, kini masyarakat memiliki lebih banyak pilihan,” kata Ashari dilaporkan di Jakarta, Senin (27/10).
Ia kemudian meminta para pelaku usaha travel umrah untuk merespons perubahan regulasi dengan sikap yang positif. Ashari mendorong pelaku usaha agar bertransformasi dari sekadar penjual paket menjadi penyedia layanan yang memiliki nilai tambah, dengan menjadikan keamanan dan kenyamanan jamaah sebagai prioritas utama.
“Perjalanan yang tangguh adalah yang mampu berinovasi meningkatkan standar kualitas, memastikan keamanan jemaah, serta bersifat transparan dalam biaya. Umrah mandiri bukan berarti tanpa aturan, justru menuntut tanggung jawab yang lebih besar,” ujarnya.
Ashari juga menganggap bahwa selama ini pengelolaan umrah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pengawasan, fokus pada bisnis jangka pendek, serta minimnya perlindungan bagi jemaah ketika terjadi perselisihan atau kegagalan dalam pemberangkatan. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya perubahan menyeluruh dalam sistem penyelenggaraan umrah.
“Kita memerlukan sistem pengawasan yang menyeluruh mencakup visa, akomodasi, dan transportasi. Tidak boleh lagi ada tindakan ‘jual murah, tetapi keberangkatan tidak jelas’. Reformasi umrah harus dimulai dari pengaturan bisnis yang transparan dan terukur,” katanya.
Mantan bupati Deli Serdang juga mengharapkan Kementerian Agama segera mengeluarkan peraturan pelaksana agar masyarakat dapat memahami secara rinci tata cara umrah mandiri, termasuk persyaratan akomodasi, transportasi, asuransi, serta pelaporan jemaah.
“Kita tidak sedang menghentikan bisnis umrah, tetapi sedang memperbaiki ekosistemnya. Jika semua pihak taat dan terbuka, jemaah akan aman dan industri akan semakin diandalkan,” ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah RI mengatakan bahwa regulasi umrah mandiri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, menjadi jawaban terhadap perubahan kebijakan yang diberlakukan Pemerintah Arab Saudi.
“Dinamika kebijakan Arab Saudi tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang memberikan perlindungan bagi jemaah umrah kita yang memilih umrah mandiri, serta menjaga ekosistem perekonomiannya,” kata Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak.(antara/jpnn)
