LintasKriminal, Tanimbar – Kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela yang digadang-gadang menjadi penggerak ekonomi, dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk masyarakat Tanimbar Maluku justru memunculkan pertanyaan besar mengenai kesiapan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dalam mengawal kepentingan masyarakat lokal.
Kehadiran Blok masela
Di tengah besarnya potensi investasi dan peluang ekonomi yang akan dihasilkan proyek tersebut akan merubah perekonomian masyarakat Tanimbar namun sejumlah kalangan menilai Pemda KKT belum menunjukkan langkah konkret dan terukur untuk memastikan masyarakat Tanimbar menjadi penerima manfaat utama namun terkesan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jewerisa tidak mampu menjelaskan kepada publik, Hingga kini, publik masih mempertanyakan sejauh mana pemerintah daerah telah menyiapkan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan pengembangan Blok Masela. Ketiadaan roadmap yang komprehensif berpotensi membuat daerah kehilangan arah dalam memaksimalkan manfaat ekonomi dari proyek tersebut.
Menurut Akademisi Universitas Lelemuku Saumlaki ( Unlesa) yang enggan menyebutkan namanya menjelaskan bahwa kesiapan tenaga kerja lokal untuk memenuhi kebutuhan industri migas perlu diprioritaskan sebagai daerah penghasil karena Blok Masela ini terletak ditanimbar maka Pemerintah daerah dinilai perlu lebih agresif dalam menyediakan program pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan kerja sama dengan perguruan tinggi maupun perusahaan pengelola Inpex Corporation namun sejauh ini Pemerintah Derah sendiri blum melakukan hal tersebut kepada masyarakat Tanimbar.
Minimnya informasi mengenai strategi pemerintah daerah dalam menyiapkan tenaga kerja lokal, memperkuat pelaku usaha mikro, dalam rangka memutuskan mata rantai kemiskinan dimasyarakat menjadi sorotan publik. Hingga kini, masyarakat masih menunggu kejelasan mengenai peta jalan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Blok Masela.
Padahal, proyek bernilai miliaran dolar Amerika Serikat ini diproyeksikan membawa perubahan besar terhadap kondisi sosial dan ekonomi Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tanpa perencanaan yang matang, masyarakat lokal dikhawatirkan hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.
Sebagai Akademisi kami menilai Pemda KKT seharusnya mengambil peran yang lebih aktif, tidak sekadar menunggu kebijakan dari pemerintah pusat, SKK Migas, maupun operator proyek. Pemerintah daerah dinilai perlu segera menyusun regulasi pendukung, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memastikan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan.
Selain itu, transparansi mengenai potensi pendapatan daerah, peluang investasi lokal, dan dampak lingkungan juga dinilai masih belum optimal. Ketiadaan komunikasi yang intensif dengan masyarakat berpotensi memunculkan ketidakpercayaan dan konflik sosial di masa mendatang.
“Blok Masela bukan hanya soal investasi dan angka pertumbuhan ekonomi. Ini adalah momentum bagi Pemda KKT untuk membuktikan keberpihakannya kepada masyarakat. Jika pemerintah daerah gagal mempersiapkan diri, maka peluang besar ini bisa berubah menjadi ancaman ketimpangan sosial dan ekonomi,” ujarnya
Masyarakat kini menunggu langkah nyata dari Pemda KKT untuk memastikan Blok Masela tidak hanya menjadi proyek strategis nasional di atas kertas, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kepulauan Tanimbar.
