LintasKriminal, Saumlaki – Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digadang-gadang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar kembali dihadapkan pada dinamika sosial di tingkat masyarakat. Kali ini, muncul dugaan keterlibatan seorang oknum anggota Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kepulauan Tanimbar (KKT) BRIPKA, TOBIAS DANIEL yang disebut-sebut melakukan provokasi terhadap sejumlah pemuda di Desa Lermatang untuk menghambat jalannya program strategis pemerintah tersebut.
Informasi yang beredar di tengah masyarakat menyebutkan bahwa oknum aparat tersebut diduga aktif membangun opini dan memengaruhi kelompok tertentu di salah satu WA Group “ORANG SUDARA”, bersikap kontra terhadap berbagai tahapan pelaksanaan PSN yang saat ini tengah berjalan. Dugaan tersebut sontak menjadi perhatian publik karena aAparat Penegak Hukum sejatinya memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan justru terlibat dalam aktivitas yang berpotensi memicu konflik sosial.
Sejumlah tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya mengaku menyayangkan apabila dugaan tersebut benar terjadi. Menurut mereka, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, namun tindakan yang mengarah pada provokasi dan penghasutan terhadap masyarakat tidak dapat dibenarkan, terlebih jika dilakukan oleh seorang aparat yang semestinya menjadi teladan.
“Kalau memang ada perbedaan pandangan terkait pembangunan, seharusnya disampaikan melalui jalur dialog dan mekanisme yang berlaku jangan sampai ada pihak yang sengaja memanaskan situasi sehingga masyarakat menjadi terpecah,” ujar salah satu tokoh masyarakat.
proyek Strategi Nasional (PSN) yang sedang dipersiapkan di wilayah Tanimbar sendiri merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional yang diharapkan mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan investasi, serta mempercepat pembangunan infrastruktur dan ekonomi daerah. Karena itu, berbagai pihak menilai bahwa seluruh elemen masyarakat perlu menjaga kondusivitas agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengamat sosial di Tanimbar menilai, apabila dugaan keterlibatan oknum aparat tersebut terbukti, maka perlu dilakukan pemeriksaan secara transparan dan objektif guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Penegakan disiplin internal dinilai penting agar tidak muncul persepsi negatif yang dapat mencederai citra institusi secara keseluruhan.
Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Segala bentuk keberatan maupun aspirasi terkait pelaksanaan proyek pembangunan hendaknya disampaikan melalui mekanisme hukum dan forum dialog yang tersedia sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang merugikan masyarakat sendiri.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak Polres Kepulauan Tanimbar terkait dugaan tersebut. Karena itu, asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sambil menunggu klarifikasi dan hasil penelusuran dari pihak berwenang.
MENUNGGU KLARIFIKASI DAN FAKTA
Munculnya dugaan ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada investasi dan infrastruktur, tetapi juga pada stabilitas sosial serta dukungan seluruh pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, masyarakat berharap pihak terkait dapat segera memberikan penjelasan yang terang dan terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi yang berkepanjangan.
Pada akhirnya, setiap pihak dituntut untuk mengedepankan kepentingan masyarakat luas di atas kepentingan kelompok maupun individu. Proyek Strategis Nasional yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tanimbar harus dijaga dari segala bentuk tindakan yang berpotensi menghambat proses pembangunan dan merusak persatuan warga.
(Beta Tanimbar)
