Laporan Alga Mahate Ara | Kabupaten Aceh Tengah
Lintaskriminal.co.id -, TAKENGON – Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhamad Taufiq SIK MH, bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengikuti Deklarasi Green Policing (Pemolisian Hijau) yang digelar Polda Aceh secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis (2/10/2025).
Pernyataan ini bukan hanya menjadi agenda formal, tetapi juga menjadi titik penting dalam komitmen bersama untuk melestarikan alam serta menghadapi maraknya kegiatan pertambangan ilegal di Aceh.
Bertempat di Ruang Command Center Polres Aceh Tengah, kegiatan tersebut turut dihadiri Dandim 0106 Aceh Tengah diwakili Pasiter, Ketua Pengadilan Negeri Takengon.
Selanjutnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tengah, pejabat utama Polres, serta para Kapolsek dan Kapolsubsektor.
Dalam arahannya, Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menekankan bahwa Green Policing merupakan konsep terbaru dalam kepolisian yang berfokus pada perlindungan lingkungan.
“Penandatanganan ini bukan hanya acara simbolis, tetapi komitmen nyata untuk menghadapi pertambangan ilegal dan memanggil seluruh pihak agar menjaga Aceh tetap hijau,” tegas Irjen Pol Marzuki.
Penjelasan dari Ditreskrimsus Polda Aceh mengungkap informasi lapangan terkait masih maraknya PETI di beberapa daerah.
Penegakan hukum yang terus meningkat sepanjang 2024-2025 berhasil menangkap tersangka beserta barang bukti, meskipun masih ada tantangan yang dihadapi.
Mulai dari keterlibatan pihak tertentu, kelemahan peraturan, hingga ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap kegiatan pertambangan ilegal.
Sementara itu, Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayjen TNI Joko Hadi Susilo SIP, mengingatkan pentingnya sinergi lintas sektor.
“Alam Aceh merupakan hadiah yang harus dilindungi. Penertiban perlu dilakukan dengan tanggung jawab dan semangat kebersamaan serta kerukunan,” kata Mayjen TNI Joko Hadi.
Komitmen serupa juga diungkapkan oleh Kejaksaan Tinggi Aceh, yang menyatakan kesiapan alat hukum dalam menindak tegas pelaku PETI, termasuk upaya pemulihan aset dan reklamasi setelah tambang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah menekankan pentingnya solusi alternatif agar masyarakat tetap dapat memperoleh penghidupan tanpa merusak alam.
Acara diakhiri dengan pembacaan Deklarasi Green Policing sebagai tanda kesepakatan semua pihak dalam menjaga kelestarian alam Aceh.
Kapolres Aceh Tengah menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung penuh implementasi Green Policing di wilayah hukumnya.
“Polres Aceh Tengah akan menekankan penegakan hukum, pendidikan masyarakat, serta koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau,” tutur AKBP Muhamad Taufiq.(*)
