LintasKriminal.co.id -BANYUWANGI – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Harimau menyoroti pelaksanaan proyek pembangunan irigasi yang berada di Desa Cantuk, Kecamatan Singojuruh,Kabupaten Banyuwangi. Proyek tersebut menjadi perhatian setelah muncul dugaan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Ketika LSM Harimau melakukan investigasi di proyek tersebut di temukan kejanggalan sebagai berikut:
– Papan proyek informasi tidak di temukan di lokasi
– Tidak di temukan mesin molen
– pekerja proyek tidak memakai alat keselamatan kerja K3
– Pondasi proyek tidak di gali , batu hanya di tumpang di tanah.
–
LSM Harimau mempertanyakan keterbukaan informasi mengenai proyek tersebut, mulai dari sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana kegiatan, hingga papan informasi proyek yang seharusnya dapat menjadi sarana keterbukaan kepada masyarakat.
Proyek yang tidak memasang papan informasi/nama melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta berbagai peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah seperti Peraturan Presiden (Perpres) dan aturan teknis terkait.
Dasar Hukum Utama
• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP): Menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kerja, dan proses penganggaran.
• Peraturan Presiden (Perpres) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (seperti Perpres No. 16/2018 dan perubahannya): Mewajibkan adanya transparansi pelaksanaan proyek publik agar masyarakat dapat melakukan pengawasan.
Menurut Solikin sekertaris LSM Harimau, DPC Banyuwangi mengatakan “setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran negara wajib dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku.”
” LSM Harimau juga meminta instansi terkait untuk memberikan penjelasan dan melakukan pengecekan langsung terhadap proyek irigasi tersebut.”
“Jangan sampai pembangunan yang menggunakan uang negara justru menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Keterbukaan informasi merupakan hak publik yang harus dipenuhi,” tegas Solikin
LSM Harimau menyatakan akan mengupayakan langkah konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak terkait. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan, persoalan tersebut dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum (APH) sesuai ketentuan yang berlaku.
Tim.