Ringkasan Berita:– Polres Metro Jakarta Utara mengungkap adanya pemalsuan dokumen MBG. – Petugas kepolisian Metro Jakarta Utara menemukan tanda tangan MBG yang dipalsukan. – Ditemukan tanda tangan MBG yang tidak asli oleh Polres Metro Jakarta Utara. – Pihak kepolisian Jakarta Utara menemukan adanya kecurangan dalam dokumen MBG.
– Untuk membantah isu tidak halal, produk yang sebelumnya dibuat di Tiongkok kini diproduksi di Indonesia, ditambah dengan logo halal.
– Pihak kepolisian belum menetapkan tersangka.
Lintaskriminal.co.id -, JAKARTA –Tidak lama yang lalu, masyarakat sempat dihebohkan dengan berita bahwa produk Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak halal karena diproduksi di China atau made in China.
Isu muncul bahwa nampan MBG tidak halal, karena mengandung bahan yang mengandung babi.
Tentu saja isu tersebut membuat orangtua murid khawatir, sehingga melarang anak-anak mereka mengonsumsi MBG.
Setelah adanya penjelasan lebih lanjut, isu tersebut mulai reda. Kini, muncul sesuatu yang baru.
Petugas dari Polres Metro Jakarta Utara berhasil menemukan pelaku usaha yang tidak jujur, yaitu menciptakan nampan MBG palsu.
Perbuatan tidak jujur terjadi di sebuah toko di Jalan Parangtritis Raya, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara.
Pengusaha tersebut diduga mengedarkan label Standar Nasional Indonesia (SNI) dan logo halal palsu pada produk peralatan makan MBG.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Polres Metro Jakarta Utara, Ipda Maryati Jonggi, mengonfirmasi dilakukannya penggeledahan pada Jumat (31/10/2025).
“Benar, kami dari Polres Metro Jakarta Utara melalui Sat Reskrim melakukan pemeriksaan di sebuah ruko di kawasan Ancol, Pademangan, pada Jumat, 31 Oktober 2025,” kata Jonggi dilansir dari halopadang.id.
Ia menjelaskan, pemeriksaan dilakukan sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat mengenai dugaan peredaran produk ilegal yang menggunakan label SNI dan logo halal palsu pada nampan atau food tray program MBG.
“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat mengenai dugaan perdagangan ilegal yang menggunakan label SNI palsu dan logo halal yang diduga tidak sesuai aturan. Saat ini masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut,” katanya.
Menurut Jonggi, pihak kepolisian juga sedang melakukan pemeriksaan terkait dugaan perubahan label asal barang impor.
“Untuk dugaan adanya perubahan label dari ‘Made in China’ menjadi ‘Made in Indonesia’, saat ini masih kami lakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya,” kata dia.
Namun demikian, ia menekankan bahwa pada pemeriksaan awal belum ada pihak yang ditahan.
“Kami memberitahukan bahwa tidak ada yang ditahan karena kami masih melakukan pemeriksaan awal dan mendalam,” ujar Jonggi.
Berdasarkan data yang diperoleh, lokasi tersebut diduga dimanfaatkan untuk mencetak palsu label dan logo pada peralatan makan program MBG.
Berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi, aparat kepolisian menemukan beberapa barang impor yang diberi label “Made in Indonesia” palsu, label SNI yang tidak asli, serta logo Badan Gizi Nasional (BGN) tanpa izin.
Berdasarkan Pasal 62 UU Nomor 20 Tahun 2014 mengenai Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pelaku pemalsuan label SNI bisa dihukum penjara paling lama tujuh tahun atau dikenai denda hingga Rp 50 miliar.
Praktik tersebut berisiko merugikan negara karena tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPn).
Sebelumnya, politikus PDIP Mohamad Guntur Romli mengkritik rencana Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan yang akrab disapa Babe Haikal, untuk melakukan perjalanan ke Tiongkok.
Karena, kedatangan Babe Haikal ke Tiongkok hanya bertujuan untuk memeriksa food tray atau wadah nampan yang digunakan dalam program makan gratis (MBG).
Karena baru-baru ini wadah nampan dari baja tahan karat dikabarkan mengandung daging babi, yang menurut Guntur Romli sangat tidak masuk akal.
Karena menurut Romli, wadah nampan atau food tray yang diperdebatkan terbuat dari bahan stainless dan tidak mungkin mengandung unsur babi.
“Nampan (food tray) MBG ini terbuat dari stainless, apakah stainless bisa mengandung lemak babi?” kata Guntur.
Ia juga meragukan dan menduga, segala sesuatu itu sengaja disebarkan, agar Babe Haikal dapat melakukan perjalanan ke Tiongkok di tengah penghematan anggaran luar negeri untuk pejabat.
“Atau ini alasan untuk berlibur ke Tiongkok?” kata Romli.
Romli justru menginginkan agar tidak terjadi keributan dan mempermasalahkan nampan, lebih baik Babe Haikal fokus agar program MBG tidak lagi menyebabkan siswa keracunan.
“Lebih baik fokus pada MBG daripada membahas alasan yang tidak jelas, agar tidak terjadi keracunan lagi,” kata Romli.
Sebelumnya, Kepala BPJPH Haikal Hassan memberikan tanggapan terkait isu food tray atau wadah makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga mengandung minyak babi.
Di manakah Babe Haikal pergi ke Tiongkok untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap lokasi produksi food tray MBG di Tiongkok.
“Jika untuk food tray terakhir, masih dalam pemeriksaan. Semoga dalam minggu ini kami akan berangkat ke Tiongkok,” ujar Babe Haikal, di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
“Karena kami tidak menangani isu, tidak melayani berita-berita palsu, kami harus terlebih dahulu memverifikasi, kami harus melakukan audit terlebih dahulu semua hal,” tambahnya.
Haikal menyatakan sebagai bentuk dukungan terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengelola program MBG, BPJPH juga akan melakukan sertifikasi tidak hanya pada makanan, tetapi juga alat-alatnya.
Menurut Haikal, pihaknya telah melakukan penandatanganan kesepakatan sinergi jaminan produk halal dalam program pemenuhan gizi nasional bersama BGN.
“Tidak hanya produknya, tetapi juga menu-menu yang disajikan. Jadi dapur tersebut mendapatkan sertifikasi halal, menu-menu juga mendapatkan sertifikasi halal, dan peralatan-peralatan yang digunakan juga bersertifikasi halal. Bahkan kepala dapur akan menjadi pengawas-pengawas (orang-orang yang bertugas mengawasi) halal,” ujar Haikal.
Kepala BGN Dadan Handayana menjelaskan alasan BGN masih memakai food tray dari Tiongkok.
Hal tersebut disebabkan oleh produksi makanan dalam negeri yang belum mampu memenuhi kebutuhan program MBG.
“(Di dalam negeri) hanya memiliki kemampuan 10 juta kemasan per bulan. Sementara kita membutuhkan sekitar 70 juta kemasan tambahan,” kata Dadan.
“Dan jika sekarang September, Oktober, November, Desember adalah 4 bulan, berarti produksi dalam negeri hanya mampu menyediakan 40 juta,” kata Dadan.
Menurut Dadan, pembelian food tray selama ini dilakukan oleh mitra.
BGN, katanya belum melakukan pembelian tray makanan.
Saat ini, menurut Dadan, BGN akan segera melakukan pengadaan food tray untuk wilayah 3T serta seluruh SPPG yang dibangun BGN menggunakan APBN.
Selanjutnya, kata Dadan, pembelian food tray akan dilakukan oleh BGN dengan memakai produk lokal.
“Jadi ini merupakan gabungan antara rencana pengadaan APBN, tetapi yang saat ini sudah ada di masyarakat adalah yang membeli mitra-mitra, bukan Badan Gizi Nasional,” kata Dadan.
Mengenai sertifikasi, Dadan juga akan melibatkan instansi-instansi terkait, termasuk BPJPH apabila menyangkut sertifikasi halal.
“Contohnya untuk kebersihan tentu saja harus memiliki sertifikat BPOM, kemudian SNI harus dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian, sedangkan kehalalan harus dikeluarkan oleh BPJPH,” ujar Dadan.
Baca berita Lintaskriminal.co.id -lainnya di Google News
Ikuti channel Lintaskriminal.co.id -di WhatsApp:https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09
