Pemerintah kini mengizinkan umrah mandiri sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Hal ini dilakukan guna menyesuaikan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.Arab Saudi. Namun, asosiasi pengusaha menolak kebijakan tersebut karena dianggap mengancam kelangsungan usaha dan berisiko merugikan para jemaah. Berikut beberapa fakta terkait kebijakan iniumrah mandiriyang memicu perdebatan pro dan kontra.
Alasan AMPHURI Menolak Kebijakan Umrah Mandiri
Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah atau AMPHURI menolak pelaksanaan umrah mandiri. Sekretaris Jenderal AMPHURI Zaki Zakariya menyatakan bahwa kebijakan umrah mandiri yang sah secara hukum ini dapat menimbulkan dampak negatif yang berantai, khususnya terhadap penyelenggara haji. “Hal ini menimbulkan kekhawatiran mendalam di kalangan penyelenggara resmi serta pelaku bisnis umrah dan haji di seluruh Indonesia,” kata Zaki saat dihubungi pada hari Minggu, 26 Oktober 2025.
Zaki menganggap kebijakan tersebut berpotensi menyebabkan kehancuran ekosistem usaha penyelenggara perjalanan ibadah umrah atau PPIU. Menurutnya, banyak PPIU dioperasikan oleh organisasi masyarakat, pondok pesantren, lembaga zakat hingga tokoh agama Islam.
Ia merasa khawatir, bila umrah mandiri diizinkan, maka sistem yang selama ini berjalan akan digantikan oleh platform global yang berorientasi pada keuntungan. Akibatnya, ia menganggap akan terjadi perubahan makna spiritual umrah menjadi sekadar transaksi bisnis.
Akhirnya, hal ini akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Zaki mencatat bahwa sektor umrah dan haji telah memberikan jutaan kesempatan kerja dengan berbagai posisi, mulai dari pemimpin rombongan, pemandu ibadah, penyedia perlengkapan hingga penginapan dan layanan makanan lokal.
“Jika pemberlakuan umrah mandiri benar-benar dijalankan tanpa adanya batasan, maka akan terjadi dampak berantai yang melibatkan ribuan PPIU tutup dan jutaan karyawan kehilangan pekerjaan,” kata Zaki.
Selain dampak ekonomi, Zaki juga melihat adanya ancaman yang dapat merugikan jemaah. Menurutnya, jemaah yang melakukan umrah mandiri berisiko tidak mendapatkan pembinaan manasik, bimbingan fikih serta perlindungan hukum saat berada di Tanah Suci.
Dampak yang lebih berat, katanya, jika terjadi kegagalan dalam pemberangkatan atau keterlambatan penerbitan visa maka jemaah tidak memiliki pihak yang dapat dituntut sebagai tanggung jawab. “(Umrah mandiri) secara sekilas tampak memberi kebebasan, padahal menyimpan risiko besar bagi jamaah,” kata Zaki.
Di lapangan, Zaki menyebutkan banyak jemaah yang tidak memahami aturan di Arab Saudi. Akibatnya, jemaah sering kali melanggar prosedur ibadah atau bahkan mendapat hukuman. Oleh karena itu, Zaki yakin bahwa jemaah lebih rentan saat melakukan umrah mandiri tanpa bimbingan.
DPR Mengimbau Pengusaha Tidak Khawatir Akibat Diperbolehkannya Umrah Mandiri Oleh Pemerintah
Anggota Komisi VII DPR, Ashari Tambunan, mengajak para pengusaha penyedia jasa haji dan umrah agar tidak merespons terlalu keras terhadap penerapan aturan umrah mandiri.
Menurut Ashari, kebijakan ini bertujuan memberikan kejelasan hukum bagi seluruh pihak. Karena memperluas akses dan fleksibilitas bagi masyarakat yang ingin pergi ke Tanah Suci dengan cara yang lebih mandiri. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa tersebut menegaskan bahwa legalisasi umroh mandiri tidak bermaksud menghentikan usaha travel haji dan umroh.
“Pengusaha tidak perlu khawatir. Pasar umrah di Indonesia masih memerlukan layanan yang profesional, mulai dari manasik, akomodasi, hingga pendampingan teknis. Perbedaannya, saat ini masyarakat memiliki lebih banyak pilihan,” kata Ashari dalam keterangan tertulis yang dilansir pada hari Minggu, 26 Oktober 2025.
Ashari mengatakan seharusnya perubahan aturan disikapi dengan penyesuaian, bukan perlawanan. Ia mendorong pengusaha travel bertransformasi untuk tidak hanya menjual paket umrah, tapi juga meningkatkan nilai layanannya.
Menurut Ashari, pengusaha travel yang bertanggung jawab adalah mereka yang mampu berinovasi dengan memperkuat standar kualitas, menjamin keamanan jemaah serta bersikap jujur dalam pengelolaan dana. “Umrah mandiri bukan berarti tanpa aturan, justru memerlukan tanggung jawab yang lebih besar,” katanya.
Duluh Bupati Deli Serdang kemudian mendorong adanya perubahan dalam penyelenggaraan umrah, dimulai dari pengelolaan bisnis yang jujur dan terstruktur. Ia menyoroti berbagai kendala dalam pengelolaan umrah yang masih terjadi, seperti kurangnya pengawasan, fokus pada bisnis jangka pendek, serta minimnya perlindungan bagi jemaah yang tidak dapat berangkat.
“Kita memerlukan sistem pengawasan yang menyeluruh mencakup visa, akomodasi, dan transportasi. Jangan lagi terjadi praktik ‘jual murah, tetapi keberangkatan tidak jelas’,” ujar Ashari.
Ia juga meminta Kementerian Haji dan Umrah segera mengeluarkan peraturan pelaksana sebagai acuan masyarakat dalam memahami prosedur umrah mandiri secara rinci. Termasuk persyaratan akomodasi, transportasi, asuransi, serta pelaporan jemaah.
Alasan Kementerian Haji Mengizinkan Umrah Mandiri
Kementerian Haji dan Umrah mengumumkan kebijakan pemberlakuan umrah mandiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang bertujuan memberikan kejelasan hukum serta perlindungan bagi para jemaah.
Kepala Biro Kementerian Haji, Ichsan Marsha, menyatakan bahwa umrah mandiri pada dasarnya memberikan kesempatan bagi jemaah untuk mengelola sendiri seluruh proses perjalanan ibadahnya tanpa melalui penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU). “Mulai dari pengajuan visa, pembelian tiket, penginapan, hingga pelayanan di Tanah Suci bisa diatur langsung oleh jemaah,” ujar Ichsan saat dihubungi pada hari Minggu, 26 Oktober 2025.
Ichsan mengatakan bahwa praktik umrah mandiri sebenarnya telah berlangsung beberapa tahun terakhir, sejak pemerintah Arab Saudi memberikan akses visa individu sebagai bagian dari reformasi dalam pengelolaan penyelenggaraan umrah. Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah Indonesia perlu mengatur kejadian ini agar jemaah tetap aman dan dilindungi.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut juga merupakan bentuk penyesuaian terhadap perubahan aturan yang diatur oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. “Undang-undang ini hadir sebagai dasar hukum dan memastikan para jamaah umrah dapat menerima pelayanan yang memadai,” kata Ichsan.
Wakil Menteri Haji: Umrah Mandiri Diizinkan Sesuai dengan Peraturan Arab Saudi
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan bahwa kebijakan umrah mandiri disusun agar sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Saat ini, menurut Dahnil, akses untuk melaksanakan umrah mandiri memang sangat terbuka lebar oleh pihak Arab Saudi.
“Indonesia tentu secara regulasi harus sesuai bahkan menyesuaikan regulasi Kerajaan Saudi Arabia sehingga kami kemudian dalam perubahan undang-undang bersama dengan DPR itu melegalkan umrah mandiri,” ujar Dahnil melalui keterangan video yang diterima Tempo pada Sabtu, 25 Oktober 2025.
Dahnil menyatakan bahwa legalisasi umrah mandiri berasal dari perubahan-perubahan yang sangat mendasar dalam perkembangan ekosistem ekonomi umrah. Ia menyebutkan bahwa banyak jemaah umrah mandiri dari berbagai belahan dunia, termasuk dari Indonesia, yang telah melakukannya sejak lama.
Menurut Dahnil, meskipun Undang-Undang Haji dan Umrah yang lama tidak menyediakan mekanisme untuk pelaksanaan umrah mandiri, jemaah umrah Indonesia tetap melakukannya karena aturan Kerajaan Arab Saudi memberikan kesempatan tersebut. “Kami ingin menjaga seluruh jemaah umrah kami, sehingga kami memasukkan hal ini dalam undang-undang agar memastikan perlindungan bagi jemaah umrah mandiri,” katanya.
Aturan mengenai pelaksanaan umrah mandiri tertuang dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Haji dan Umrah. “Perjalanan ibadah umrah dilakukan: a. melalui PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah); b. secara mandiri; atau c. melalui Menteri,” seperti yang tercantum dalam peraturan tersebut.
Dalam undang-undang hasil revisi terbaru ini juga ditambahkan Pasal 87A yang mengatur ketentuan umrah mandiri. Setiap individu yang melakukan umrah mandiri harus memenuhi lima persyaratan berikut:
a. Beragama Islam;
b. Mempunyai paspor yang berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan sejak tanggal keberangkatan;
c. Memiliki tiket pesawat yang menuju Arab Saudi dengan tanggal keberangkatan dan kembalinya yang tercantum secara jelas;
d. Memiliki surat keterangan kesehatan dari dokter; dan
e. Memiliki visa beserta bukti pembelian paket layanan dari penyedia jasa melalui Sistem Informasi Kementerian.
Ervana Trikarinaputri dan Dani Aswara berperan dalam penyusunan tulisan ini.
