JAKARTA, halopadang.id– Kebijakan umrah mandiri dianggap tidak akan mengurangi ekosistem ekonomi dalam penyelenggaraan haji dan umrah.
Kepala Biro Komunikasi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Ichsan Marsha mengatakan, diizinkannya umrah mandiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) tidak akan menghilangkan peluang usaha biro perjalanan.
“Kita dapat melihat bahwa dalam pelaksanaannya, dalam kerangka hukum yang disediakan dalam umrah mandiri ini justru yang kami yakini tidak akan mengikis ekosistem penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah,” kata Ichsan, dalam dialog bersama halopadang.id TV, Senin (27/10/2025).
Menurut Ichsan, undang-undang yang mengatur umrah mandiri justru diizinkan untuk menciptakan penyelenggaraan ibadah umrah yang lebih adil.
“Kami juga menyampaikan bahwa semangat yang terkandung dalam undang-undang ini tentu menciptakan sistem ekonomi penyelenggaraan ibadah umrah yang adil dan sehat,” katanya.
Ichsan menyatakan, undang-undang tersebut juga menegaskan adanya sanksi jika terdapat individu atau kelompok yang tidak memiliki izin mengumpulkan jemaah dan menyatakan diri sebagai umrah mandiri.
“Justru hal ini ditegaskan dalam undang-undang ini bahwa akan ada sanksi terhadap pihak-pihak tertentu yang berusaha mengumpulkan kelompok atau orang-orang yang melakukan dan menyatakan diri sebagai umrah mandiri,” ujarnya.
“Inilah tempatnya penekanan dan juga fungsi perlindungan pemerintah dalam memastikan ekosistem ekonomi dalam pelaksanaan ibadah umrah,” tambah Ichsan.
Oleh karena itu, Ichsan menyampaikan bahwa pemerintah mengizinkan umrah mandiri yang bersifat pribadi, bukan untuk kelompok atau bisnis perjalanan.
“Bagi jamaah yang membutuhkan bimbingan, fasilitas, dan pendampingan dalam beribadah, tentu jalur utama yang menjadi pilihan terbaik adalah bersama rekan-rekan penyelenggara perjalanan ibadah umrah,” kata dia.
Diketahui, Pemerintah Indonesia secara resmi mengizinkan umrah mandiri melalui UU Nomor 14 Tahun 2025 yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Umrah mandiri diatur dalam Pasal 86 UU PIHU, dengan ketentuan yang lebih jelas tercantum dalam Pasal 87A dari peraturan yang sama.
Persyaratan ini menuntut calon jemaah umrah memiliki paspor yang berlaku paling tidak enam bulan serta memiliki tiket pulang pergi.
Selanjutnya, memiliki surat keterangan kesehatan dari dokter, serta memiliki visa, dan bukti pembelian paket layanan dari penyedia layanan di Sistem Informasi Kementerian Haji.
