LintasKriminal.co.id l Serang – Di dugaan lapak penimbunan dan penyalahgunaan BBM jenis Solar subsidi Milik H.Wawan Gogon yang berada di kawasan Jl. Serang-Cilegon, Taman Baru, Kec. Taktakan, Kota Serang, Banten.
Berdasarkan sumber yang dihimpun di lapangan, kegiatan penimbunan BBM solar subsidi di lokasi tersebut diduga milik H. Wawan Gogon.
Desakan tersebut disampaikan Jurnalis menyusul adanya informasi dari masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut yang diduga menjadi tempat penimbunan BBM solar subsidi yang kemudian diperjualbelikan kembali ke industri dengan harga non subsidi untuk meraup keuntungan.
Apabila dugaan penyalahgunaan ini terbukti, praktik tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya terkait penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi tanpa izin sah.
Dampaknya tidak kecil. Setiap liter BBM ilegal yang dialihkan berpotensi mengurangi jatah nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil yang menjadi sasaran kebijakan subsidi energi. Jika benar terjadi, praktik ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan dugaan penggerusan hak masyarakat kecil dan potensi kerugian negara.
Solar subsidi adalah hak masyarakat kecil, sopir angkot, nelayan, dan UMKM. Jika ditimbun dan dijual ke industri, maka yang dirugikan adalah rakyat kecil dan negara. Negara bisa rugi miliaran rupiah akibat kebocoran subsidi ini.
Saya mewakili Masyarakat tidak boleh ada pembiaran. Di saat rakyat antri panjang demi mendapatkan solar subsidi, ada oknum yang tega menimbun untuk keuntungan pribadi.
“Kami menerima banyak keluhan masyarakat. Masyarakat susah dapat solar subsidi, tapi di lapak di Taman Baru, Jl. Serang-Cilegon itu diduga milik H. Wawan Gogon, solar subsidi melimpah dan ditimbun. Kami Mohon Kepada Kapolda Banten. dan Ditreskrimsus Polda Banten Kombes Pol. Dian Setyawan, S.H., S.I.K., M.Hum.segera turun, selidiki dan sidak lapak tersebut. Jangan sampai ada pembiaran dan tebang pilih.
Masyarakat berharap, apabila tidak ditemukan pelanggaran, klarifikasi resmi disampaikan secara terbuka untuk menghindari spekulasi yang berkembang. Sebaliknya, jika terbukti terjadi pelanggaran, penindakan diharapkan dilakukan secara tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu. Tim.
