Lintaskriminal.co.id –, JAKARTA – Seorang analis hukum R. Haidar Alwi mengkritik kejadian tersebutdemokerusuhan yang terjadi pada Agustus 2025 lalu. Sebagai pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), ia menganggap aksi unjuk rasa tersebut bisa menjadi momen bersejarah bagi Indonesia.
“Krisis Agustus 2025 menjadi tantangan terberat. Gelombang yang muncul hampir berubah menjadi ombak besar yang mampu menggoyahkan kredibilitas pemerintahan Presiden Prabowo,” kata Haidar dalam pernyataannya pada Minggu (28/9).
Namun, Haidar menganggap bangsa Indonesia sering kali tidak memperhatikan hal yang paling mendasar dalam perkembangan sejarahnya.
Siapa yang benar-benar menjaga agar bangunan besar yang diberi nama Indonesia tetap tegak berdiri saat badai muncul.
“Pada momen penting itu, Polri berada di garis terdepan, menghalangi arus kekacauan, menjaga agar api kemarahan tidak merusak dasar negara, serta memastikan pemerintahan tetap berjalan tanpa kehilangan kendali,” ujarnya.
Namun, ironisnya, bangsa ini justru melupakannya dan memilih narasi sempit yang mengurangi peran Polri menjadi hanya kegagalan karena ada nyawa yang hilang.
Ia menegaskan bahwa tidak ada yang membantah bahwa kematian seorang pengemudi ojek online adalah luka dan kejadian tersebut seharusnya tidak terjadi.
“Tetapi apakah sebuah lembaga yang mencegah kehancuran negara pantas dinilai hanya dari satu peristiwa, sementara ratusan peristiwa lainnya yang berhasil mengatasi kerusuhan diabaikan begitu saja?” kata Haidar.
Ia menilai tidak adil ketika ribuan anggota Polri bertugas siang dan malam, menghadapi provokator hingga mengorbankan nyawa mereka. Namun, semuanya dianggap gagal hanya berdasarkan satu narasi.
“Di tengah kerumitan krisis yang diduga melibatkan campur tangan pihak luar, Polri justru disalahkan seolah-olah mereka penyebabnya, bukan pelindung,” katanya.
Alih-alih mengucapkan terima kasih, justru muncul tuntutan politik yang meminta pergantian Kapolri, bahkan wacana “reformasi Polri” yang berisiko meletakkan kepolisian di bawah kementerian tertentu.
“Ini berisiko berbahaya. Karena sejarah telah membuktikan, Polri yang berada di bawah kementerian adalah Polri yang kehilangan kemandiriannya, yang tidak lagi mampu berdiri tegak sebagai pelindung masyarakat, melainkan hanya menjadi alat politik,” ujarnya. (cuy/jpnn)
