Lintaskriminal.co.id –– Berikut adalah profil Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro yang secara resmi dipromosikan menjadi Kapolda Sulsel atau Sulawesi Selatan.
Nama jenderal tersebut sebelumnya diketahui masyarakat karena pernah menangani perkara ijazah Presiden Joko Widodo yang disebut palsu.
Perubahan jabatan perwira tinggi Polri tercantum dalam Surat Telegram Kapolri dengan nomor ST/2192/IX/KEP./2025 yang dikeluarkan pada 24 September 2025.
Pada rotasi tersebut, Djuhandhani menggantikan posisi Irjen Rusdi Hartano yang dipindahkan ke Bareskrim Polri.
Sebelumnya, Djuhandhani menjabat sebagai Kepala Divisi Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.
Saat berada di posisi tersebut, ia menghadapi beberapa kasus penting, termasuk perdebatan mengenai ijazah Jokowi.
Pada 22 Mei 2025, Djuhandhani mengumumkan hasil pemeriksaan Bareskrim bahwa ijazah sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada milik Presiden Jokowi terbukti asli dan sah. Keputusan ini didasarkan pada pemeriksaan forensik dan pengujian resmi.
Namun, hasil tersebut memicu perdebatan. Pihak yang mengklaim ijazah Jokowi palsu, salah satunya Rismon Sianipar, menyatakan adanya rasa takut dari Bareskrim dalam menunjukkan bukti fisik ijazah.
Kritik ini pernah menjadi topik pembicaraan yang hangat di kalangan masyarakat.
Rekam Jejak Djuhandhani
Selain kasus tersebut, Djuhandhani memiliki pengalaman yang panjang dalam dunia kepolisian.
Ia lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) pada tahun 1991 dan seangkatan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Karierya mengalami kemajuan pesat. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali pada 2020, lalu dipindahkan ke Polda Jawa Tengah pada 2021.
Pada tahun 2022, ia diberikan tanggung jawab untuk memimpin Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.
Jenderal yang lahir di Magelang pada 31 Mei 1969, kini secara resmi menjabat sebagai Kapolda Sulsel.
Sementara itu, promosi tersebut membuatnya menduduki jabatan sebagai Inspektur Jenderal.
Harta Kekayaan
Aset milik Djuhandhani Rahardjo Puro tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) KPK.
Ia terakhir kali mengajukan laporan kekayaannya dalam LHKPN pada 22 Oktober 2021.
Aset terbesarnya berupa tanah dan bangunan yang bernilai Rp2,6 miliar.
Djuhandhani memiliki lahan dan bangunan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai sebesar Rp1,2 miliar.
Berikut daftar lengkap detail kekayaan Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro.
I. DATA HARTA
A. TANAH DAN KONSTRUKSI Rp. 2.646.000.000
1. Tanah dan bangunan seluas 165 m2/150 m2 terletak di Kabupaten/Kota Sleman, hasil sendiri dengan harga Rp. 1.222.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 121 m2/258 m2 di NEGARA [unknown], Hasil Sendiri Rp. 1.423.500.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 210.000.000
1. Mobil, Honda CR-V Jeep Tahun 2008, hasil produksi sendiri dengan harga Rp. 210.000.000
C. Aset Lainnya Sebesar Rp. 320.000.000
D. SURAT KUASA Rp. —-
E. Kas dan Setara Kas Rp. 22.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. —-
Sub Total Rp. 3.198.000.000
II. HUTANG Rp. —-
III. JUMLAH HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.198.000.000
Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Nasib Beruntung Djuhandhani Rahardjo, Dilantik Menjadi Kapolda Tidak Lama Setelah Mengklaim Ijazah Jokowi Asli.
