JAKARTA, 10drama.com –Asosiasi Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta mengungkapkan bahwa sekitar 50 persen aktivitas bisnis hotel di Ibu Kota akan terpengaruh
Tag: undang undang Undang
Pelindo Hormati Proses Hukum Kejati Sumut, Kasus 2019 Terjadi Sebelum Penggabungan
lintaskriminal.co.id |Perusahaan Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menyatakan menghargai tindakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) terkait penunjukan tersangka
Kementerian BUMN Jadi Pengatur, Menteri dan Wamen Tak Boleh Jabat Ganda
Komisi VI DPR memastikan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan berubah menjadi Badan Pengatur (BP) BUMN. Lembaga baru ini kelak juga
Aturan Resmi Dishub dalam Menilang atau Tidak
Jakarta, lintaskriminal.co.id –Pengemudi sering kali bertemu dengan petugas berpakaian dinas dari Dinas Perhubungan (Dishub) di jalan umum. Tidak jarang, mereka melakukan pemeriksaan
Bahlil Minta 190 Perusahaan Tambang Tangguhkan Bayar Jaminan Reklamasi dan Pascatambang
Lintaskriminal.co.id –– Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengimbau kepada 190 perusahaan pertambangan mineral dan batu bara (minerba) yang
Tilang Elektronik Kalimantan Utara Mulai Berlaku Oktober 2025
10drama.com – Waspadai penyebaran tilang elektronik atau ETLE yang semakin meluas. Baru-baru ini, kamera tilang ETLE dipasang di Kalimantan Utara (Kaltara) dan
Pengajuan Sertifikat Tanah Lebih Cepat di Surabaya
Lintaskriminal.co.id –Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) terus diprioritaskan. Pada tahun ini, Kantor Pertanahan Kota Surabaya I telah menyelesaikan 250 kuota PTSL. Selain
Aturan Larangan Merokok Diperketat, PHRI: 50% Bisnis Hotel Terancam
Rencana penerapan Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR) yang lebih ketat di DKI Jakarta diperkirakan akan memberikan pengaruh besar terhadap
Koordinasi Lintas Kementerian Perkuat Program MBG Pasca KLB
Lintaskriminal.co.id –Kasus keracunan yang terjadi di berbagai daerah penerima manfaat program Makanan Bergizi Gratis (MBG) memicu pemerintah untuk memperkuat koordinasi nasional. Menteri